PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kembali melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan jasa layanan kapal pada perairan wajib pandu kelas 1 Dumai tahun anggaran 2015-2025, Kamis (16/4/2026).
Masih di wilayah Kota Dumai, penggeledahan kali ini menyasar enam lokasi berbeda. Yaitu Kantor PT Pelabuhan Dumai Berseri (PDB), Kantor PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan (SLUP), Kantor PT Taruna Cipta Kencana, Kantor PT Pelayaran Cahaya Papua, Kantor PT Spectra Segara Tirta Line dan Kantor Agen Kapal Samudra Saran Kurnia.
Dari enam lokasi tersebut, Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik. Barang-barang itu disita dan dijadikan alat bukti.
Baca Juga: Kejati Riau Geledah Kantor Disdikbud Rohil
Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Zikrullah mengungkapkan, pengggeledahan ini merupakan sambungan rangkaian penggeledahan sebelumnya yang dilakukan Kejati Riau di Dumai.
Sebelumnya, Tim Penyidik Pidsus Kejati Riau sudah menggeledah tiga lokasi berbeda. Sasarana pertama adalah Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Dumai, di Dermaga B Pelabuhan Umum PT Pelabuhan Indonesia Cabang Dumai, Jalan Datuk Laksamana.
Kemudian dua sasaran lainnya berada di Jalan Sultan Syarif Kasim.Yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai dan Kantor PT Pelindo Cabang Dumai.
Baca Juga: Kejati Riau Geledah Tiga Lokasi di Dumai, Terkait Dugaan Korupsi Pelaksanaan Jasa Layanan Kapal
"Rangkaian penggeledahan ini guna mencari informasi dan data yang diperlukan dalam rangka nantinya untuk penegakan hukum berikutnya," ujar Zikrullah.
Seperti diketahui, pengusutan dugaan korupsi ini sendiri telah berlangsung sejak tahun lalu. Hal ini menyusul keluarnya perintah penyelidikan Februari 2025 perihal dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksana Jasa Pandu dan Tunda Serta Jasa Kepelabuhanan lainnya pada Perairan Dumai Tahun 2015-2022.
Dalam proses penyelidikan jaksa sudah memita keterangan dari 17 orang saksi. Diantara aksi-saksi yang dimintai keterangan diantaranya dari KSOP, BUP pelaksanaan pandu tunda, Distrik Navigasi termasuk dari ahli 3 orang hingga dari bagian keselamatan pelayaran, lalu lintas laut dan kenavigasian.
Baca Juga: Ingatkan Menhaj soal War Ticket Haji
Upaya pengungkapan dugaan korupsi ini, tambah Zikrullah, selaras dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kususnya pada poin ketujuh yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Kejati Riau terus berkomitmen untuk memperkuat penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi di Riau," terangnya.
Editor : Rinaldi