SIAK SRI INDRAPURA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menyiapkan 24 ribu pasang seragam gratis untuk murid SD dan pelajar SMP. Pengadaan seragam ini sudah selesai dilelang dimenangkan oleh tiga perusahaan. Namun pengadaan ini gagal melibatkan pelaku UMKM lokal.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Romy Lesmana Dermawan menjelaskan, pelaksanaan program seragam sekolah gratis tetap harus mengacu pada aturan penggunaan anggaran pemerintah. Meskipun sejak awal pihaknya menginginkan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Namun ia kembali menegaskan bahwa segala sesuatu yang menggunakan uang rakyat (APBD) harus dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan undang-undang. ”Bagi kami, pelibatan UMKM adalah keinginan sejak awal. Namun jika melanggar hukum tentu tidak mungkin dilakukan,” ujar Romy, Rabu (22/4) siang.
Baca Juga: Sempat Duel saat Pergoki Diduga Maling, Kepala Penjaga Kantor Penghulu Dosan Dibacok
Untuk pengadaan dalam jumlah besar, sambung Romy, yakni sekitar 24 ribu pasang seragam, prosesnya harus melalui sistem e-catalog untuk menjamin ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam skema ini, UMKM lokal menghadapi sejumlah kendala.
Ia katakan, UMKM Siak akhirnya memilih mundur karena harga yang ditawarkan tidak kompetitif. Mereka juga belum siap secara administrasi, seperti belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
”Dari ratusan penjahit, hanya satu yang sudah memiliki NIB. Ini tentu menjadi evaluasi bersama,” ungkap Romy.
Selain itu, jelas Romy, perbedaan harga menjadi faktor utama. UMKM menawarkan harga sekitar Rp110 ribu per pasang, sementara pihak ketiga berada di kisaran Rp45 ribu hingga Rp55 ribu per pasang.
”Ini timpang dan tidak masuk akal bagi UMKM lokal. Akhirnya mereka mundur setelah beberapa kali mengikuti rapat dengan pihak terkait,” jelas Romy.
Sementara pemilik Artomoro Taylor, Febri mengatakan ada perbedaan antara konveksi dengan penjahit UMKM seperti dirinya. ”Konvensi ukurannya S, M, L dan XL. Sedangkan kami turun langsung ke sekolah, pengukur para murid dan pelajar. Jika hasilnya nanti kebesaran bisa dikecilkan, kalau kecil bisa dibesarkan,” jelas Febri, Kamis (23/4) .
Demikian juga dengan bahan, konveksi belanja partai besar, sedangkan UMKM disesuaikan dengan orderan. Harga yang kami buat sebagai pelaku UMKM, disesuaikan dengan hal itu.
Ia katakan, harga yang diberikan per pasang memang sangat tidak masuk akal. ”Makanya UMKM tidak bisa menerima. Sejatinya jika ingin benar benar mengangkat perekonomian pelaku UMKM, harganya dapat dipertimbangkan, sebab hal ini direncanakan sejak 2025 lalu, dalam janji kampanye,” sebut Febri.
”Kami sangat mengharapkan mendapatkan orderan ini, bahkan ada yang sudah menyiapkan mesin baru, dan mengorder anggota, tapi ternyata gagal, dan tentu saja kami sangat terpukul,” ucap Febri menambahkan.(mng)
Editor : Arif Oktafian