PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Potensi kemarau panjang yang disebabkan oleh El Nino masih cukup tinggi meningkatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Untuk itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mulai mengintensifkan langkah antisipasi menghadapi potensi karhutla yang diprediksi meningkat di tahun 2026 ini. Yakni dengan mengadakan apel kesiapsiagaan bersama jajaran lintas kementerian dan lembaga, perusahaan hingga Forkopimda terkait.
Apel dipimpiin langsung Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di lapangan utama Pertamina Hulu Rokan (PHR) Rumbai, Sabtu (25/4/2026). Dalam apel kesiapsiagaan tersebut Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya dilakukan kesiapsiagaan sejak dini menyusul proyeksi musim kemarau panjang yang diperparah fenomena iklim global serta menjadi strategi awal nasional dalam menghadapi ancaman karhutla di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.
Berdasarkan proyeksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI. Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 kemarau berlangsung sekitar 3–4 bulan, maka tahun ini durasinya diperkirakan mencapai hingga tujuh bulan.
Bulan April 2026 ini hampir sebagian besar wilayah di Indonesia sudah memasuki kemarau. Dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus dan baru berakhir sekitar Oktober.
"Kalau puncak kemarau ini terjadi pada Juli hingga Agustus artinya, kita akan menghadapi sekitar tujuh bulan musim kemarau dan ini perlu persiapan yang matang. Apel kesiapsiagaan bencana inilah yang bisa menentukan apakah kita sudah siap terhadap potensi bencana alam yang dapat terjadi selama periode kemarau panjang ini," jelasnya.
Belum lagi, diungkapkannya kondisi cuaca semakin diperparah dengan adanya fenomena El Nino dari Samudra Pasifik dan Hindia yang meskipun berada pada level rendah hingga moderat, namun berlangsung cukup lama. Selain itu, curah hujan diprediksi menjadi salah satu yang terendah dalam 30 tahun terakhir.
Dirinya juga menyoroti Provinsi Riau yang memiliki karakteristik lahan gambut yang luas, bahkan mencapai hampir separuh dari total daratan. Kondisi tersebut diperparah dengan keberadaan ribuan kilometer kanal yang mengeringkan gambut saat musim kemarau sehingga dapat berpotensi menimbulkan kebakaran lahan di Riau.
Provinsi Riau juga memiliki lebih dari 13 ribu kilometer kanal, yang jika sudah memasuki musim kemarau panjang, air di gambut cepat keluar. Bahkan terdapat sejumlah titik yang tinggi muka air gambut itu sudah berada pada level rawan, yakni kurang dari 80 sentimeter, sehingga meningkatkan risiko kebakaran.
Itu sebabnya, dalam apel kesiapsiagaan bencana ini pihak menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Ia meminta agar kesiapsiagaan tidak berhenti pada apel atau seremoni belaka, melainkan diwujudkan dalam langkah operasional konkret.
Pemerintah daerah diminta segera memetakan wilayah rawan, termasuk lokasi dengan penurunan tinggi muka air gambut serta area yang belum terpantau.
"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial. Perlu langkah operasional taktis dan pertemuan intensif hingga tingkat daerah, dan masyarakat juga dapat mendukung dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar agar Karhutla sama-sama bisa kita cegah untuk kesehatan dan keselamatan ekosistem dan anak cucu kita mendatang," tegasnya.(ayi)
Editor : Edwar Yaman