PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Tim Pembina Samsat Provinsi Riau, secara resmi menandatangani berita acara terkait pelaksanaan program pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa menggunakan KTP pemilik asli. Program ini menjadi salah satu langkah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Provinsi Riau.
Program yang berlaku hingga 31 Desember 2026 ini memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan meskipun tidak memiliki KTP pemilik sebelumnya, dengan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari mengatakan, adapun persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat antara lain yakni harus menandatangani surat pernyataan kepemilikan sekaligus permohonan penundaan blokir, dengan kewajiban melakukan balik nama kendaraan pada tahun berikutnya. Kemudian melampirkan salinan identitas pemilik baru (KTP) dan melampirkan STNK asli kendaraan.
Baca Juga: BRK Syariah Meriahkan CFD Pekanbaru, Hadirkan Layanan Pajak Kendaraan Bermotor dan PBB
"Program ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan datang ke layanan Samsat terdekat," ujarnya.
Program pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik ini berlaku di seluruh layanan Samsat di Provinsi Riau, meliputi kantor Samsat induk, Samsat Tanjak, Samsat Keliling, Gerai Samsat Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga layanan Drive Thru.
"Pemerintah Provinsi Riau bersama Tim Pembina Samsat berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang mudah, cepat, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," sebutnya.
Baca Juga: Timnas Indonesia Masuk Grup “Neraka”
Pihaknya berharap, kebijakan ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang selama ini mengalami kendala administrasi dalam pembayaran pajak kendaraan, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan tertib administrasi kendaraan bermotor di Provinsi Riau.
"Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya dan tetap melaksanakan kewajiban balik nama kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dukungan seluruh pihak, termasuk Polda Riau, Jasa Raharja, Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan seluruh jajaran Samsat di Provinsi Riau, kami juga mengucapkan terima kasih," ujarnya.
Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat menyebutkan, meskipun diberitakan kemudahan untuk membayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik sebelumnya pada tahun ini, untuk pembayaran pajak tahun selanjutnya, wajib pajak harus melakukan balik nama terlebih dahulu.
Baca Juga: Jake Jadi Kampung Tangguh Narkoba di Kuansing
"Jadi kebijakan ini hanya berlaku satu tahun, untuk tahun selanjutnya masyarakat sudah harus balik nama kendaraannya. Kalau tidak balik nama, kendaraannya akan diblokir.
Artinya, kebijakan ini memberikan kelonggaran dengan kemudian masyarakat diharapkan untuk membaliknama kendaraan tersebut," pungkasnya.
Editor : Rinaldi