PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Komitmen dalam memperkuat kualitas kebijakan publik berbasis data terus ditunjukkan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau. Kali ini melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Policy Talks 'Penguatan Analis Kebijakan di Daerah', yangdiselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Jawa Barat secara daring, Senin (18/5/2026).
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan yang turut ambil bagian dalam kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Khususnya analis kebijakan, dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, responsif dan berbasis bukti.
''Penguatan kapasitas analis kebijakan merupakan investasi strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan hukum,'' sebut Rudy.
Menurut Rudy,sinergi antara pimpinan, analis kebijakan, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya harus terus diperkuat. Hal ini agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berkualitas secara normatif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Riau.
Dalam kegiatan ini, Rudy Hendra turut didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Yeni Nel Ikhwan, serta Analis Hukum Ahli Muda dan Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum Riau.
Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Jawa Barat Ferry Gunawan, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara.
Baca Juga: Antusias Warga Membeludak, Operasi Pasar Murah di Rambah Hilir Diserbu Pembeli
Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Barat Asep Sunandar, sebelum Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) diresmikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum RI Andry Indrady.
Pada sesi materi, Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Slamet Usman Ismanto, memaparkan pentingnya memahami siklus kebijakan publik yang mencakup agenda setting, formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.
Slamet menekankan, kebijakan publik tidak dapat disusun secara parsial. Melainkan harus melalui pendekatan interdisipliner dengan dukungan data dan partisipasi publik. Kebijakan publik juga harus ditopang dengan kemampuan memetakan persoalan secara tepat agar solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Suhardiman Amby Perintahkan Bangun Pos Damkar Cerenti, Respons Kebakaran Ditarget Lebih Cepat
Materi berikutnya disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Utama dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara Joni Dawud. Ia menyoroti peran strategis Analis Kebijakan dalam seluruh tahapan kebijakan publik.
Joni menegaskan, pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan harus berlandaskan evidence-based policy. Bukan sekadar asumsi atau intuisi, agar kebijakan yang lahir memiliki legitimasi kuat, tepat sasaran dan berdampak nyata.
Dalam forum tersebut juga dibahas penguatan kompetensi Analis Kebijakan, mulai dari kemampuan teknis, manajerial, hingga sosial kultural.
Berbagai strategi peningkatan kapasitas seperti pelatihan policy brief, advokasi kebijakan, regulatory impact analysis, hingga penulisan karya ilmiah, disebut sebagai langkah penting dalam membentuk analis kebijakan yang profesional dan mampu menjadi katalisator perubahan di daerah.(end)
Editor : Edwar Yaman