PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau, belakangan ini sempat mengalami penurunan cukup signifikan. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan kebijakan baru yakni ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy (besi paduan) berada di bawah koordinasi badan usaha milik negara (BUMN) PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sempat disebut menjadi penyebabnya.
Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Riau, Dr (cn) Djono A. Burhan, S.Kom, MMgt (Int. Bus), CC, CL mengatakan, setelah pihaknya mempelajari turunnya harga kelapa sawit bukan dikarenakan adanya perusahaan ini. Tapi lebih dikarenakan oleh spekulan yang memanfaatkan keterbatasan informasi dan ketakutan pelaku industri, khususnya PKS yang takut tidak bisa menjual lagi minyak CPO-nya.
Hal ini diketahui saat Ketua Umum APKASINDO Dr. Gulat Manurung mengadakan rapat dengan wakil menteri pertanian dan pelaku usaha, saat itu diketahui bahwa banyak dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) itu wait and see, apakah dia masih akan bisa menjual CPO-nya atau tidak. Namun pada saat itu, Wamentan menyampaikan bahwa segala bentuk kontrak yang saat ini sudah berjalan, tetap dihormati pemerintah dan sekarang ada masa transisi sampai 1 Januari 2027.
“Dengan demikian, maka bisnis akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan jika fokus pada turunnya harga sawit, bisa dilihat harga CPO internasional aman saja dan tidak turun. Tapi kenapa harga TBS petani turun, jadi bukan karena adanya PT DSI tapi karena adanya spekulan dan ketakutan pelaku industri, kami dari petani kelapa sawit dari APKASINDO mendukung adanya PT DSI ini karena kami yakin dan percaya bahwa PT DSI bisa memberikan transparansi yang lebih baik dalam industri kelapa sawit dan menghasilkan harga buah sawit yang lebih berkeadilan bagi petani” ujarnya.
Sementara itu, dalam hal adanya surat edaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Riau, pihaknya mendukung karena hal tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani kelapa sawit di Riau. Karena di Riau dari 4 juta ha kebun kelapa sawit, 2,4 juta ha dimiliki oleh masyarakat, jadi dampak ekonomi dan sosialnya sangat luar biasa.
“Kami mengharapkan ke depan ada dukungan yang berkesinambungan tidak hanya pada situasi mendesak seperti ini,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap bahwa Riau adalah produsen kelapa sawit nomor satu di Indonesia harus menjadi teladan dalam pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Karena itu pihaknya mendorong kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan mengedepankan unsur pengelolaan yang berkelanjutan.
“Kepada pemerintah kami berharap harga kelapa sawit yang stabil dan berkeadilan, sehingga kami dapat membeli pupuk, karena seperti yang disampaikan oleh Ketua APKASINDO Riau bapak KH. Suher, petani sawit harus mengelola kebun dengan lebih baik sehingga memberikan pendapatan yang baik untuk membantu perekonomian masyarakat dan daerah,” harapnya.(sol)
Editor : Edwar Yaman