PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau menggelar kegiatan Pembekalan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan se-Provinsi Riau di Aula Ismail Saleh, Selasa (2/6/2025).
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan yang membuka secara resmi kegiatan menekankan, acara ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman hukum di tingkat akar rumput. Pada kegiatan ini pihaknya menghadirkan narasumber utama, Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Prim Haryadi.
Kegiatan yang bertema 'Restorative Justice dalam KUHP Baru: Dari Pembalasan Menuju Pemulihan Keadilan' ini, turut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, serta perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Riau.
Baca Juga: Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 Wakilnya Dijemput Kejagung, Status Mereka Segera Diumumkan
Rudy Hendra turut menekankan pentingnya peran Posbankum dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Selain pembekalan hukum, momen ini juga menjadi ajang kolaborasi penting melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Pengadilan Tinggi Riau, serta Universitas Riau dan Universitas Lancang Kuning.
"Sinergi ini adalah wujud nyata komitmen kita bersama dalam menghadirkan kepastian hukum yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.
Setelah pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pembekalan Posbankum secara hybrid. Kegiatan dipandu oleh Kepala Divisi P3H Yeni Nel Ikhwan tersebut berlangsung dinamis.
Baca Juga: Muhammad Amin Kiran, Jemaah Haji Kampar Wafat di Pemondokan
Apalagi, pada kegiatan itu turut menghadirman Kepala Pengadilan Tinggi Riau Diah Sulastri Dewi sebagai nara sumber. Rudy Hendra Pakpahan turut menjadi salah satu narasumber.
Pada sesi tanya jawab yang melibatkan para kepala desa, lurah, serta paralegal dari berbagai kabupaten/kota di Riau. Sinergi antara otoritas hukum, akademisi, dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem hukum yang tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga mengedepankan pemulihan keadilan bagi masyarakat Bumi Lancang Kuning.
Editor : Rinaldi