PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau kembali memperlihatkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan kualitas tata kelola kelembagaan.
Kali ini melalui keikutsertaan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan XIV yang resmi dibuka pada Rabu (3/6/2026) di Jakarta. Kepala Kanwil Kemenkum Ruau Rudy Hendra Pakpahan mengutusKepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Yeni Nel Ikhwan untuk mengikuti kegiatan ini.
Rudy Hendra menyebutkan, kegiatan yang diselenggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkum RI ini menjadi wadah strategis dalam mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif dan mampu menjawab tantangan transformasi sektor hukum di era digital.
Baca Juga: Pentas untuk Yamal-Williams
''Pengembangan kompetensi pejabat pimpinan tinggi pratama terus kami lakukan guna memperkuat kualitas pelayanan publik dan mendorong lahirnya inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk selalu membangun sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing,'' ujar Rudy.
Rudy menegaskan, pihaknya senantiasa berkomitmen untuk turut mendukung transformasi birokrasi, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum yang modern, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini sendiri diawali dengan laporan pelaksanaan pelatihan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Kemenkum RI Mutia Farida. Dalam laporannya dijelaskan bahwa PKN II bertujuan mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis bagi pejabat pimpinan tinggi pratama.
Baca Juga: Fadia/Tiwi Makin Pede Tembus Level Elite
Pengembangan ini dimaksudkan agar para pejabat mampu menjamin akuntabilitas jabatan, merumuskan alternatif kebijakan yang solutif, serta menyelaraskan kinerja unit kerja dengan tujuan organisasi.
Pelatihan ini mengusung tema 'Kepemimpinan Adaptif Sektor Hukum: Akselerasi Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Terpadu melalui Integrasi Layanan Digital demi Resiliensi dan Daya Saing Bangsa'. Pelatian akan berlangsung hingga 15 Oktober 2026 dengan total beban belajar 925 jam pelajaran.
Pembukaan resmi dilakukan Kepala BPSDM Kemenkum RI Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam arahannya, Suwardani menekankan bahwa peserta PKN II harus mampu berperan sebagai pengarah strategis yang dapat mengorkestrasi perubahan besar.
Mereka, kata Suwardani, diharapkan mampi menghilangkan ego sektoral, serta mengatasi fragmentasi sistem melalui penguatan empat pilar utama. Yaitu transformasi layanan hukum digital yang inklusif dan humanis, integrasi data hukum nasional, harmonisasi kebijakan dan iklim investasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang agile.
Baca Juga: Ardiansyah Ditunjuk sebagai Plt Kadisparbudpora Bengkalis
Lebih lanjut, Kepala BPSDM mendorong seluruh peserta untuk menjadikan pelatihan blended learning ini sebagai laboratorium inovasi yang melahirkan proyek perubahan konkret dan mampu memberikan dampak nyata bagi organisasi. Peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi langkah-langkah transformasi yang aplikatif di lingkungan kerja masing-masing.
Sementara bagi Kanwil Kementerian Hukum Riau, keikutsertaan Kadiv P3H dalam PKN II merupakan investasi penting dalam penguatan kualitas kepemimpinan organisasi. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan diharapkan dapat mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum di wilayah Riau.(end)
Editor : Edwar Yaman