PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Yeni Nel Ikwan beserta Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau mengikuti kegiatan Policy Talks dalam rangkaian Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026, Jumat (12/6/2026).
Diselenggarakan Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara secara hybrid, kegiatan ini mengangkat tema 'Peran Strategis Kebijakan Berbasis Bukti dalam Mendukung Pembangunan di Daerah'. Kegiatan turut diikuti secara daring oleh peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kemenkum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling. Ia menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan. Tidak hanya berlandaskan regulasi, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan kebutuhan daerah.
''Kebijakan yang baik harus mampu menjadi instrumen percepatan pembangunan hukum yang berdampak langsung bagi masyarakat,'' ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau Yeni Nel Ikhwan beserta Tim Kerja BSK kantor tersebut mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hal ini sebagai usaha memperdalam pemahaman mengenai metode evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti.
Metode pendekatan tersebut dinilai sangat penting dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan maupun policy brief yang berkualitas dan relevan dengan kondisi di lapangan.
Baca Juga: Kenaikan Dollar Disebut Berpotensi Tingkatkan Kunjungan Wisman
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Pendiri sekaligus Anggota Dewan Pakar INAKI Amrih Wigiati yang merupakan memaparkan pentingnya peran Analis Kebijakan dalam menjembatani data empiris dengan proses formulasi kebijakan publik.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menegaskan, ia terus mendorong penguatan sumber daya manusia kantor yang dipimpinnya. Lewat Policy Talks terkait kebijakan ini amat penting dalam melahir kebijakan publik yanh lebih baik.
''Kita terus mendorong lahirnya kebijakan publik yang akuntabel, inklusif dan berbasis bukti guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,'' ujarnya.(end)
Editor : Edwar Yaman