Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Syaifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja di Riau sekaligus menghadiri open house Sekolah Rakyat (SR) di Sentra Abiseka, Rumbai, Pekanbaru, Ahad (14/6). Ia menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mengawal akses pendidikan yang adil bagi kelompok masyarakat marjinal.
Mensos Syaifullah Yusuf menyatakan, program Jangan Ada Pungutan di Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat (SR) secara prinsipil dirancang khusus sebagai jaring pengaman sosial untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem serta anak yang mengalami putus sekolah agar tetap mendapatkan hak pengajaran yang layak.
Saat berdialog langsung dengan para orang tua calon peserta didik, ia menggarisbawahi bahwa program strategis ini merupakan salah satu program prioritas yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto demi mengikis angka kemiskinan lewat jalur edukasi.
Baca Juga: Terbanyak di Sumatera, 19 Titik Panas Terdeteksi di Riau, Ini Sebarannya
“Sekolah Rakyat ini digagas Presiden untuk menampung anak-anak dari keluarga dengan kondisi paling rentan, baik secara sosial maupun ekonomi. Tim pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan turun langsung ke lapangan untuk menjangkau, melakukan verifikasi, dan memastikan apakah calon siswa tersebut layak diterima berdasarkan indikator desil kesejahteraannya,” ujarnya, kemarin.
Ia merincikan, basis sasaran utama dari instrumen Sekolah Rakyat ini difokuskan pada anak-anak usia sekolah yang belum pernah mengenyam bangku pendidikan, anak-anak yang terdeteksi berpotensi besar putus sekolah akibat kendala biaya, hingga mereka yang sudah telanjur putus sekolah di tengah jalan.
Mengingat urgensi program ini sangat sensitif, Mensos memberikan garansi bahwa seluruh rantai proses penerimaan siswa baru wajib berjalan transparan dan bersih dari segala bentuk penyelewengan. Secara tegas, Mensos mengingatkan jajarannya agar menutup rapat celah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses seleksi administrasi murid baru.
Baca Juga: Pemilik Nasi Kapau Fina: Rencanakan Membuka Usaha Jauh Ssebelum Pensiun
“Saya tegaskan, tidak boleh ada praktik jual beli kursi, tidak boleh ada pungutan bayar-membayar, dan tidak boleh ada titipan dari pihak manapun. Menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati maupun wali kota juga tidak boleh titip. Semuanya harus murni berdasarkan data kemiskinan yang valid,” ucapnya.
Di samping pemenuhan regulasi yang ketat, Mensos juga menginstruksikan seluruh jajaran perangkat pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga tenaga administrasi, untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam mendidik. Para guru diminta bekerja menggunakan hati nurani, rasa empati yang tinggi, serta limpahan kasih sayang, tanpa mengabaikan koridor pedoman kurikulum resmi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Apresiasi tinggi turut diberikan oleh Mensos saat berkesempatan menyaksikan langsung panggung pertunjukan minat dan bakat yang ditampilkan oleh para peserta didik dari SRMP 3 Pekanbaru dan SRMA 31 Pekanbaru. Ia mengaku takjub sekaligus bangga melihat performa serta rasa percaya diri yang ditunjukkan oleh anak-anak yang sebelumnya nyaris kehilangan masa depan akibat keterbatasan ekonomi tersebut.
“Melalui pemantauan kami selama 11 bulan proses pembelajaran berlangsung di kelas, perkembangannya sangat luar biasa dan menunjukkan banyak perubahan perilaku yang positif. Anak-anak didik kini tampil jauh lebih percaya diri, lebih disiplin, kondisi fisiknya lebih sehat, dan yang terpenting mereka memiliki daya juang serta semangat yang jauh lebih besar untuk mengejar cita-citanya,” ujarnya.
Mensos turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau serta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru atas dukungannya yang luar biasa dalam menyukseskan program prioritas nasional ini. Sinergi ini dinilai menjadi potret ideal hubungan tata kelola pemerintahan yang harmonis demi kepentingan rakyat kecil.
Baca Juga: Dinas PUPR Diinstruksikan Turun ke Lapangan
“Program Sekolah Rakyat ini dapat berjalan dengan sukses atas dukungan penuh dari Pemprov Riau di bawah kepemimpinan bapak Gubernur serta jajaran Pemko Pekanbaru. Ini adalah wujud kolaborasi antarpemerintah yang sangat baik, di mana penyediaan fasilitas lahan dan tempat berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, sementara seluruh pembiayaan operasionalnya ditanggung penuh oleh pemerintah pusat melalui APBN,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi menyebutkan, salah satu bentuk intervensi nyata dari pemerintah daerah adalah dengan mengupayakan percepatan ketersediaan lahan strategis dan kliring aset demi pembangunan fisik gedung sekolah. Berdasarkan peta sebaran proyek, wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menjadi daerah yang paling progresif dalam pelaksanaan konstruksi fisik gedung permanen dibandingkan wilayah lainnya di Riau.
“Untuk urusan penyediaan lahan, itu memang sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan dari pemerintah daerah. Saat ini, proyek yang sudah berjalan pembangunan fisiknya secara mandiri dan permanen itu baru di Kabupaten Kuantan Singingi karena untuk wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir statusnya saat ini masih menumpang atau memanfaatkan fasilitas gedung sementara,” kata Syahrial Abdi.
Syahrial memaparkan bahwa berdasarkan laporan dinas teknis di lapangan, progres pembangunan fisik kompleks Sekolah Rakyat di Kuantan Singingi saat ini performanya sangat positif karena sudah menyentuh angka 85 persen. Dengan capaian tersebut, pihak Pemprov Riau optimistis seluruh rangkaian pengerjaan arsitektur dan fasilitas pendukung dapat dirampungkan tepat waktu sehingga siap dioperasikan pada bulan Agustus mendatang.
“Capaian fisiknya sudah 85 persen. Target utama kita adalah pada Agustus nanti fasilitas ini sudah bisa dipergunakan secara fungsional untuk proses belajar mengajar. Jadi, bertepatan dengan momentum tahun ajaran baru, anak-anak didik yang lolos seleksi sudah bisa langsung melakukan aktivitas belajar sekaligus menetap di asrama yang disediakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syahrial menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat di Bumi Lancang Kuning telah ditetapkan sebagai salah satu program strategis daerah di sektor pendidikan makro. Orientasi utama dari kebijakan ini menekankan pada tiga pilar utama, yaitu pemerataan akses pendidikan bagi wilayah terisolasi, pembentukan karakter mental murid yang berdisiplin tinggi, serta instrumen pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin.
Melalui implementasi program integrasi ini, Pemprov Riau berupaya keras mewujudkan visi daerah yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan mengedepankan asas berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan warganya tanpa terkecuali. Pemerintah daerah berharap intervensi pendidikan berbasis asrama ini benar-benar mampu menjadi daya dorong yang kuat untuk memutus rantai kemiskinan struktural, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki peluang yang sama untuk menatap masa depan yang lebih baik.
Sebagai informasi, kompleks pendidikan di Kuantan Singingi ini merupakan Sekolah Rakyat keempat yang resmi didirikan di Provinsi Riau. Fasilitas ini melengkapi jaringan Sekolah Rakyat yang sebelumnya telah beroperasi lebih awal di dua titik wilayah Kota Pekanbaru (dua sekolah) serta satu titik lokasi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).
Data teknis mencatat bahwa klaster gedung Sekolah Rakyat Kuansing dirancang secara modern yang terdiri dari 20 unit bangunan terintegrasi. Kompleks asrama terpadu ini mencakup ruang kelas belajar mengajar untuk jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA, bangunan asrama terpisah bagi murid putra dan putri di setiap tingkatan, mes asrama guru, rumah ibadah, fasilitas dapur umum, serta infrastruktur penunjang olahraga lainnya.(das)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
Editor : Arif Oktafian