PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau menegaskan komitmen untuk menjadikan sektor kehutanan sebagai pilar utama ekonomi hijau.
Ke depan, sektor ini tidak hanya sekadar mengejar devisa dan lapangan kerja. Tapi juga untuk memimpin mitigasi iklim, melestarikan keanekaragaman hayati dan menyejahterakan masyarakat.
Hasil akhirnya, sektor Kehutanan akan menjadi pemain utama dalam pasar karbon global dan penyedia produk kehutanan berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Ketua APHI Riau Muller Tampubolon saat memberikan sambutan pada Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Jasa Lingkungan Karbon yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru, Rabu (15/7/2026).
Muller menegaskan, pengelolaan hutan yang komprehensif menuntut sinergitas lintas sektor. Ini mengingat kegiatan tersebut mencakup tata ruang, lingkungan, investasi, hingga pemberdayaan masyarakat.
APHI Riau, kata Muller, akan mengoptimalkan kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat melalui program mitigasi kebakaran hutan dan lahan serta pengembangan ekonomi.
Baca Juga: Dua Siswa MAN 1 Pekanbaru Wakili Indonesia di Olimpiade Sains Internasional di Turki dan Vietnam
''Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan stakeholders lainnya sangat penting dalam mewujudkan sektor kehutanan di Riau benar-benar menjadi pemain utama pasar karbon global,'' kata Muller.
Komitmen ekonomi hijau ini, sambung Muller, akan direalisasikan APHI melalui peran sebagai mitra pemerintah, penggerak keberlanjutan, serta fasilitator dan advokator pelaku usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Huta (PBPH).
''PBPH di Riau saat ini adalah sebagai penggerak keberlanjutan, pelaku usaha kehutanan wajib menjadikan komitmen lingkungan sebagai syarat mutlak dalam kelangsungan bisnis Kehutanan jangka panjang,'' ujar Muller.
Baca Juga: Dua Siswa MAN 1 Pekanbaru Wakili Indonesia di Olimpiade Sains Internasional di Turki dan Vietnam
Muller memaparkan, saat ini seluruh anggota APHI Riau aktif menyeimbangkan orientasi produksi kayu dengan praktik konservasi, rehabilitasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini merupakan upaya riil dalam mewujudkan prinsip Sustainable Forest Management.
Banyak perusahan saat, sebut Muller, telah membuktikan bahwa ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan melalui alokasi High Conservation Value (HCV) dan area High Carbon Stock (HCS) di areal konsesi masing-masing PBPH.
''Optimalisasi ekonomi sektor hutan kita saat bukan lagi sekadar produksi kayu, namun sudah menjadi ekonomi hutan menyeluruh. Dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki, yang dapat menjadi pusat ekonomi hijau,'' ujar Muller.
Jasa Lingkungan dan Karbon
Muller juga mengatakan, mengembangkan ekowisata dan perdagangan karbon akan memberikan pendapatan baru bagi usaha kehutanan. Ini juga sekaligus akan mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Maka, kini, standar keberhasilan sektor kehutanan diukur dari keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan. Parameter utamanya ada keterjagaan ekosistem, penurunan kebakaran, peningkatan ekonomi masyarakat, optimalisasi jasa lingkungan, pencapaian target emisi, hingga penguatan daya saing global.
Baca Juga: Tak Perlu Jual Emas, BRK Syariah Hadirkan Layanan Gadai Emas di Seluruh Kantor Pekanbaru
''Maka APHI memandang regulasi saat ini telah mendukung kemudahan berusaha melalui integrasi sistem perizinan OSS. Namun masih memerlukan penyempurnaan agar sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berinvestasi jangka panjang yang kompetitif,'' tutup Muller.
Editor : M. Erizal