PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Memasuki pertengahan tahun 2026, perekonomian global masih dibayangi berbagai tantangan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat beserta sekutunya, meningkatkan risiko terhadap stabilitas pasokan energi dunia dan mendorong volatilitas harga minyak.
Di sisi lain, fragmentasi perdagangan global serta kebijakan moneter negara maju masih memberikan tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia khususnya di Provinsi Riau tetap menunjukkan resiliensi yang baik.
Permintaan domestik terjaga, inflasi relatif terkendali, sektor keuangan stabil, dan APBN tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Perkembangan ekonomi Provinsi Riau juga menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan.
Baca Juga: Tiga Serangkai Divonis Sama
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Adnan Wimbyarto mengatakan, pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Riau tumbuh 4,89 persen (year-on-year), didukung oleh kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, dan investasi yang tetap kuat.
Selain jtu, kinerja APBD pemerintah daerah di Provinsi Riau sampai dengan Juni 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. ”Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp12,18 triliun atau 37,41 persen dari target pendapatan tahun 2026. Secara tahunan, pendapatan daerah tumbuh sebesar 2,95 persen.
Pertumbuhan pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 31,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan transfer juga masih tumbuh positif sebesar 90,16 persen,” paparnya dalam kegiatan pers rilis APBN di aula Kanwil DJPb Riau, Kamis (30/7).
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Riau Laksanakan Pembinaan Notaris Kuansing
Sedangkan realisasi pendapatan negara sampai dengan Juni 2026 mencapai Rp15,25 triliun atau 52,11 persen dari target APBN. Capaian tersebut tumbuh sebesar 25,00 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp8,63 triliun atau tumbuh sebesar 23,94 persen secara yoy, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp5,96 triliun tumbuh sebesar 28,73 persen secara yoy, dan penerimaan PNBP sebesar Rp662,15 miliar tumbuh 8,74 persen secara yoy.
Di sisi belanja, realisasi belanja daerah mencapai Rp10,54 triliun atau 31,32 persen dari pagu APBD. Secara tahunan, realisasi belanja daerah mengalami kontraksi sebesar 2,56 persen.
”Kontraksi terutama dipengaruhi oleh perlambatan realisasi belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja, APBD se-Provinsi Riau sampai dengan Mei 2026 mencatatkan surplus sebesar Rp1,61 triliun,” ungkapnya.
Baca Juga: FKIP Unri Sambut 1.383 Mahasiswa Baru lewat PKKMB 2026
Kondisi tersebut menunjukkan masih tersedianya ruang fiskal yang cukup besar untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan pada semester berikutnya. Namun, realisasi belanja yang menurutnya belum menggembirakan tersebut perlu didorong agar bisa memberikan multiplayer efek bagi pertumbuhan ekonomi di Riau.
”Untuk itu Kanwil DJPB Provinsi Riau akan mengundang dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang realisasi belanja modal, bansos dan subsidinya masih rendah dan mendorong pemda dimaksud untuk melakukan akselerasi pelaksanaan realisasi anggaran,” ungkapnya lagi.
Dalam pertemuan itu, dibeberkan pula bahwa Tranfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp9,39 triliun atau 52,83 persen dari pagu. Secara tahunan, penyaluran TKD mengalami kontraksi sebesar 15,51 persen. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Desa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga: Terima Divonis 2 Tahun, Advokat Dani M Nursalam: Kebenaran Telah Menemukan Jalannya
Meskipun demikian, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Dengan realisasi pendapatan negara sebesar Rp15,25 triliun dan realisasi belanja negara sebesar Rp14,01 triliun, APBN Regional Riau sampai dengan Juni 2026 masih mencatatkan surplus sebesar Rp1,23 miliar.
Sementara itu, kinerja penerimaan pajak bulan Juni 2026 tumbuh sebesar 33,88 persen sebesar Rp8,63 triliun, dengan pertumbuhan terbesar pada kelompok pajak PPh sebesar 356,42 persen atau naik Rp884,85 miliar., pertumbuhan pada jenis pajak PPh 25/29 Badan terbesar dari Sektor Industri Pengolahan sebesar 630,37 persen atau naik Rp787,96 miliar. dan Sektor Pertanian sebesar 511,09 persen atau naik Rp98,17 miliar.
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp5,96 triliun atau 99,13 persen dari target. Pihaknya berharap, kinerja APBD pemerintah daerah di Provinsi Riau terus membaik dan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.
490 Daerah Tak Punya Uang untuk Bayar Gaji ASN
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, nyaris seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia kekurangan uang untuk membayar gaji ASN. Selain tak bisa bayar Gaji, kebutuhan operasional minimum pemda hingga akhir tahun juga terancam tak bisa dibiayai.
Purbaya menyebutkan, kondisi tersebut terjadi setelah pemerintah pusat melakukan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Dampaknya, sejumlah daerah mengalami keterbatasan anggaran. “Sejak ada pemotongan transfer ke daerah, kita menghitung mungkin ada daerah yang nggak bisa survive atau uangnya kurang untuk bayar gaji atau minimum activity,” ujar Purbaya dalam konferensi pers dikutip, Kamis (30/7).
Karena itu, Kemenkeu saat ini tengah menghitung kebutuhan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menambal kekurangan yang ada. Ia menjelaskan, ada sekitar 490 daerah berpotensi menerima tambahan dana dari pemerintah pusat, guna memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara dan keberlangsungan layanan dasar pemerintahan tetap berjalan.
“Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia, mana yang kira-kira kurang dan kita hitung. Mungkin hampir seluruhnya, 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana,” ujarnya. Meski begitu, Kementerian Keuangan tidak bisa secara langsung untuk mengucurkan dana tersebut kepada pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, untuk aliran dana tersebut, Kemenkeu akan menunggu petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto. “Tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyebut telah menyampaikan informasi mengenai sejumlah daerah yang mengalami penyusutan kas kepada Menteri Keuangan (Menkeu).
Sebagaimana diketahui, minimnya alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 membuat sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengeluh kesulitan memenuhi kebutuhan belanja. Terutama untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski terdapat penyusutan, Tito menegaskan kepada pemerintah daerah untuk mengambil sejumlah kebijakan dan tidak memberi ruang untuk merumahkan atau tidak membayar gaji pegawai. “Ada beberapa daerah yang paling urgen adalah masalah belanja pegawai. Saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawai,” ujar Tito kepada awak media, Senin (27/7) lalu.(azr/jpg)
Editor : Arif Oktafian