PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Provinsi Riau memasuki usia ke-69 dengan sejumlah capaian positif di bidang ekonomi dan pembangunan manusia. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, pemerataan pembangunan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
Hal itu disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Ahad (9/8/2026).
SF Hariyanto menyebut, perekonomian Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 4,75 persen secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi Riau juga memberikan kontribusi sebesar 5,2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Diduga Sakit, Pria Lansia Meninggal dalam Rumah yang Terkunci
Tidak hanya ekonomi, sejumlah indikator pembangunan manusia juga menunjukkan capaian yang cukup baik. IPM Riau telah mencapai 76,31 poin. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,09 persen, tingkat kemiskinan 6,19 persen, dan Gini Ratio tercatat 0,304.
Menurut SF Hariyanto, angka tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan Riau terus bergerak. Namun, capaian makro itu tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
"Pada peringatan Hari Jadi Riau ini, kita tidak hanya membawa angka dan capaian. Kita membawa tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum selesai, dan apa yang harus kita perjuangkan bersama," ungkapnya.
Baca Juga: Rayakan HUT Riau, 3.245 Runners Meriahkan Buddhayana Run 2026
Ia mengatakan, masih terdapat perbedaan capaian pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut terlihat dari sejumlah indikator, terutama pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan.
Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong pemerataan pembangunan dengan mempertimbangkan kewenangan serta kemampuan fiskal yang dimiliki daerah.
"Semua capaian tersebut patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata," katanya.
Baca Juga: Kalahkan Kampar Junior FA 2-0, EBR FC Juara Piala Soeratin U-17
SF Hariyanto menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan akses masyarakat.
"Pesan dari angka-angka ini sangat jelas, bahwa pemerataan harus kita percepat. Kita ingin pembangunan tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, sejumlah persoalan masih harus diselesaikan secara bertahap. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, perluasan lapangan kerja hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Baca Juga: Temuan Bong saat Operasi PETI Merah Putih Presisi 2026 Berujung Pengungkapan 23 Paket Sabu
Untuk itu, SF Hariyanto menilai diperlukan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah provinsi tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan seorang diri.
Sinergi dibutuhkan antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, insan pers hingga masyarakat.
"Seluruh ikhtiar ini tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Riau membutuhkan kebersamaan semua pihak agar setiap persoalan dapat kita hadapi dan setiap peluang pembangunan dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Baca Juga: Sudah Dua Minggu Traffic Light Simpang Empat Sungai Jering Mati
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto menilai capaian pembangunan harus diikuti langkah konkret untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan indikator makro. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesempatan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Jangan sampai kemajuan hanya dirasakan oleh wilayah tertentu, sementara masih ada masyarakat di daerah lain yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan," tuturnya.
Baca Juga: Hari Jadi Ke-69 Riau, Pemkab Bengkalis Tegaskan Komitmen Perkuat Pendapatan dan Pelayanan Publik
Kaderismanto mengatakan DPRD Riau akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Terutama, kata dia, program yang menyasar wilayah-wilayah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan.
Di sisi lain, SF Hariyanto mengajak masyarakat tidak berhenti memberikan kritik, masukan dan pengawasan terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik publik dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan terus mengalami perbaikan.
Baca Juga: 69 Tahun Provinsi Riau, Senator Sewitri Pesan Pemprov Tetap Fokus Keberlanjutan Pembangunan
"Teruslah mengingatkan kami apabila pelayanan belum baik dan berikan masukan agar kebijakan pemerintah semakin tepat," pungkasnya.
Editor : M. Erizal