PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Menghadapi potensi El Nino yang bertepatan dengan periode puncak musim kemarau, seluruh unsur diminta meningkatkan kesiapan dan memperkuat koordinasi agar potensi kebakaran dapat ditangani sedini mungkin.
Pemprov Riau bersama TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha hingga masyarakat mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi periode rawan karhutla. Kesiapan tersebut mencakup personel, peralatan, komunikasi, patroli hingga dukungan masyarakat di wilayah rawan.
Upaya tersebut ditegaskan dalam apel kesiapsiagaan karhutla yang digelar di Mapolda Riau, Senin (10/8/2026). Apel tersebut diikuti berbagai unsur terkait, antara lain TNI, Polri, BPBD Provinsi Riau, Manggala Agni, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta perwakilan perusahaan yang turut mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Baca Juga: Rambah Hutan dan Bakar Lahan, Dua Warga Inhil Ditangkap
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Harianto mengatakan kesiapsiagaan harus dipastikan sebelum kondisi di lapangan memasuki fase yang semakin rawan. Menurutnya, seluruh unsur yang terlibat harus memiliki kesiapan yang sama sehingga ketika terjadi kebakaran, respons dapat dilakukan dengan cepat.
"Apel ini menjadi ruang kerja bersama bagi Forkopimda dan seluruh unsur terkait untuk memastikan bahwa koordinasi yang telah kita bangun benar-benar diterjemahkan menjadi kesiapan di lapangan," kata SF Harianto dalam apel kesiapsiagaan karhutla di Riau, Senin (10/8/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah bersama para pemangku kepentingan sebelumnya telah mengikuti rapat koordinasi terkait penanganan peningkatan eskalasi karhutla yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah dalam menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi meningkat.
Baca Juga: Beasiswa Tahap I Rp518 Juta untuk 1.625 Murid, hingga Juni 2026 Segini Total Dana Dihimpun
SF Harianto mengatakan rapat koordinasi tersebut tidak hanya bertujuan menyamakan persepsi mengenai kondisi yang dihadapi, tetapi juga memastikan hasil pembahasan dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh unsur di lapangan.
"Personel tersedia, peralatan berfungsi, komunikasi terhubung dan dukungan operasi dapat digerakkan ketika dibutuhkan," ujarnya.
Menurut SF Harianto, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang harus mendapatkan perhatian khusus. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan Riau menghadapi ancaman El Nino yang berpotensi terjadi bersamaan dengan periode kritis atau puncak musim kemarau pada Agustus hingga September.
Kondisi tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar bagi seluruh pihak untuk meningkatkan langkah pencegahan. Ia meminta peringatan mengenai potensi peningkatan risiko karhutla tidak berhenti pada kewaspadaan, tetapi segera diwujudkan melalui tindakan di lapangan.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Riau Matangkan Persiapan Evaluasi WBBM
"Karena itu peringatan ini harus segera diterjemahkan menjadi aksi dini," tegasnya.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, SF Harianto menyampaikan lima hal yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama adalah memastikan kesiapan personel dan seluruh peralatan yang akan digunakan dalam penanganan karhutla.
Seluruh unsur diminta kembali melakukan pengecekan terhadap kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan, ketersediaan sumber air serta akses menuju lokasi-lokasi yang selama ini dinilai rawan kebakaran. Menurutnya, pengecekan tersebut penting dilakukan sebelum terjadi kondisi darurat. Sebab, keterlambatan penanganan bisa terjadi apabila peralatan tidak siap digunakan maupun petugas belum mengetahui akses menuju lokasi kebakaran.
"Jangan sampai penanganan terlambat karena peralatan tidak berfungsi atau akses belum diketahui," katanya.
Hal kedua yang ditekankan adalah kesatuan data dan koordinasi antarlembaga. Masing-masing instansi tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan, namun informasi yang digunakan harus mengacu pada kondisi lapangan yang sama. Data dan informasi dari BMKG, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, perusahaan maupun masyarakat harus saling terhubung. Setiap informasi mengenai titik panas juga perlu diverifikasi untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Baca Juga: Pemko Pekanbaru Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah, BMD di STC Ikut Dibahas
"Ketika ditemukan titik panas, kita harus segera mengetahui lokasi, unsur terdekat, akses menuju lokasi serta dukungan yang dibutuhkan," jelas SF Harianto.
Ketiga, ia meminta setiap pihak mengedepankan tindakan cepat ketika ditemukan indikasi kebakaran. Setiap titik panas harus segera diverifikasi sehingga apabila ditemukan api, penanganan awal dapat langsung dilakukan. Langkah cepat tersebut dinilai penting untuk mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas, terutama apabila api masuk lebih dalam ke kawasan gambut yang memiliki tingkat kesulitan penanganan lebih tinggi.
"Peringatan harus segera diikuti tindakan nyata. Ini harus menjadi pola kerja kita," ujarnya.
Hal keempat yang menjadi perhatian adalah penguatan patroli serta jejaring masyarakat. SF Harianto menilai keterlibatan masyarakat di wilayah rawan menjadi bagian penting dalam sistem pencegahan karhutla. Ia menyebut semangat Ekspedisi Merah Putih Presisi 2026 yang digagas Kapolda Riau sejalan dengan upaya pencegahan karhutla.
Program tersebut mendorong jangkauan ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), pendekatan Green Policing serta penguatan hubungan antara aparat dan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, ekspedisi tersebut juga memberikan dukungan kepada masyarakat peduli api. Dukungan tersebut antara lain berkaitan dengan pemetaan sumber air, pemetaan akses menuju lokasi serta mempercepat penyampaian informasi apabila ditemukan potensi kebakaran kepada posko penanganan.
Sementara hal kelima yang tidak kalah penting adalah keselamatan personel dan perlindungan masyarakat. SF Harianto mengingatkan agar kecepatan dalam menangani karhutla tidak membuat keselamatan petugas di lapangan diabaikan.
Kondisi angin, kedalaman gambut, penggunaan alat pelindung diri, kesehatan personel hingga jalur keluar dari lokasi kebakaran harus menjadi pertimbangan dalam setiap operasi. "Kondisi angin, kedalaman gambut, alat pelindung diri, kesehatan personel dan akses keluar dari lokasi harus selalu diperhatikan," katanya.
Selain petugas, keselamatan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Terlebih apabila karhutla menimbulkan penurunan kualitas udara. Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak, lanjut usia dan ibu hamil, harus mendapatkan perhatian dan perlindungan lebih.
Baca Juga: Peserta Riau Pos Gowes Merdeka 2026 Sudah Tembus 1.000 Lebih
SF Harianto menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja. Karhutla merupakan persoalan yang membutuhkan gerak bersama dari pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha dan masyarakat.
Menurutnya, setiap unsur memang memiliki kewenangan dan kekuatan masing-masing. Namun, seluruhnya harus diarahkan pada tujuan yang sama, yakni mencegah kebakaran meluas, melindungi masyarakat dan menjaga Riau dari ancaman karhutla. "Setiap unsur memiliki kewenangan dan kekuatan masing-masing, tetapi kita bergerak dengan satu tujuan, melindungi masyarakat dan menjaga Riau," ujarnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Senada dengan itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menghadapi karhutla. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar pencegahan dan respons terhadap kebakaran dapat berjalan lebih efektif.
"Hari ini kita hadir bersama untuk memastikan kolaborasi bersama," kata Herry.
Herry mengatakan berbagai langkah untuk mencegah dan menangani karhutla telah dilakukan sejak Maret 2026 di seluruh wilayah Provinsi Riau. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga diarahkan pada pencegahan sejak dini.
Langkah yang dilakukan mencakup patroli, pencegahan, penegakan hukum serta pelibatan masyarakat. Dengan pola tersebut, aparat dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menekan potensi kebakaran sebelum berkembang menjadi karhutla dalam skala lebih besar.
Dari sisi penegakan hukum, Herry mengungkapkan bahwa aparat telah menangani puluhan perkara karhutla. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 86 tersangka dalam perkara karhutla yang ditangani aparat penegak hukum.
Sementara hingga Juli 2026, tercatat 19 kasus karhutla dengan jumlah tersangka mencapai 25 orang. Penanganan terhadap perkara-perkara tersebut hingga kini masih terus berjalan.
"Untuk 2026 Juli ada 25 tersangka dengan 19 kasus dan ini masih berjalan terus," ujar Herry.
Menurutnya, penegakan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pengendalian karhutla. Namun, penindakan tidak dapat berdiri sendiri. Upaya tersebut harus berjalan bersamaan dengan pencegahan, patroli, edukasi serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha dan masyarakat.
Herry juga menegaskan adanya target yang lebih besar dalam penanganan karhutla di Riau, yakni mengubah stigma yang selama ini melekat terhadap daerah tersebut sebagai salah satu daerah penghasil asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, seluruh upaya pencegahan, penanganan dan penegakan hukum yang dilakukan diharapkan mampu membangun perubahan pandangan terhadap Riau. Menurutnya, Riau harus menunjukkan bahwa seluruh pihak memiliki komitmen untuk mencegah karhutla dan menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran. "Kita merubah stigma dan mindset itu bahwa Riau adalah penghasil asap," tegasnya.
Baca Juga: Pria di Kuansing Ini Diduga Aniaya Perempuan hingga Kepala Berdarah, Diamankan di Rumah Mertua
RAPP Siagakan Personel dan Peralatan
Kolaborasi yang ditekankan pemerintah dan kepolisian tersebut juga melibatkan dunia usaha. Sebagai salah satu peserta apel kesiapsiagaan, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) turut mendukung kegiatan tersebut dengan menghadirkan satu regu personel Fire Fighter dari Fire and Aviation Department yang membawa sejumlah sarana dan prasarana penanggulangan karhutla yang dimiliki perusahaan.
Dalam peninjauan peserta, RAPP menyampaikan kesiapan personel dan peralatan penanggulangan karhutla yang disampaikan oleh Fire Team Coordinator Ramadhan.
Peralatan yang ditampilkan RAPP meliputi lima unit pompa pemadam, 20 roll selang pemadam berdiameter 1,5 inci, drone, rain gauge, hygrometer, foam inductor, sprinkler, priming pump, GPS Garmin, gateway, suction hose, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya yang digunakan dalam operasi penanggulangan karhutla di lapangan.
Fire Team Coordinator RAPP, Ramadhan, mengatakan keikutsertaan perusahaan dalam apel kesiapsiagaan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau.
"Pencegahan dan penanggulangan karhutla membutuhkan kesiapan serta kerja sama dari berbagai pihak. Melalui kegiatan ini, kami kembali memperkuat koordinasi dan kesiapan personel maupun peralatan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan menangani potensi karhutla. Kami siap berkoordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan pemangku kepentingan lainnya di lapangan," ujar Ramadhan.
Komitmen tersebut sejalan dengan langkah yang telah dilakukan APRIL Group melalui penetapan Fire Danger Period di seluruh area konsesi di Provinsi Riau hingga 30 September 2026. Selama periode tersebut, perusahaan meningkatkan patroli darat dan udara, memperkuat pemantauan titik panas, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla.
Sebagai bagian dari kesiapsiagaan tersebut, APRIL Group menyiagakan satu unit helikopter, dua unit airboat, 12 unit kendaraan patroli, 177 unit pompa air, 1.209 roll selang, empat lokasi pemantauan kabut asap, 26 unit CCTV, dan 12 menara api yang mendukung deteksi dini serta respons cepat terhadap potensi kebakaran.
Upaya tersebut juga didukung oleh 345 personel pemadam kebakaran profesional dan 735 relawan terlatih dari 49 desa di Provinsi Riau yang menjadi bagian dari kolaborasi pencegahan dan penanggulangan karhutla bersama pemerintah dan masyarakat.
Kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pencegahan dan respons terhadap karhutla di tengah ancaman cuaca kering yang perlu diantisipasi bersama. Dukungan personel, sarana pemadaman, pemantauan, patroli hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla di Provinsi Riau. Dengan koordinasi dan kesiapan yang terus ditingkatkan, upaya pencegahan serta penanganan karhutla diharapkan dapat berjalan semakin efektif sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan beserta dampaknya dapat diminimalkan.
Di tengah ancaman El Nino dan puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September, kesiapan tersebut menjadi penting. Pencegahan tidak lagi cukup hanya dilakukan ketika api muncul, tetapi harus dimulai dari deteksi dini, patroli, kesiapan personel dan peralatan, penguatan masyarakat, hingga penegakan hukum.(ali)
Editor : Edwar Yaman