PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru yang menaungi Wilayah Riau, Kepulauan Riau (Kepri), dan Sumatera Barat (Sumbar) mengambil tindakan tegas menyingkapi kasus dugaan keracunan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dumai, Kamis (13/8) lalu.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan menu makanan yang diduga membuat puluhan murid sekolah dasar muntah-muntah dan mual tersebut langsung dinonaktifkan. “Kami sudah mengambil tindakan tegas berupa men-suspend (penghentian sementara) SPPG (dapur) dan menonaktifkan kepala SPPG-nya,” ujar Kepala KPPG Pekanbaru dr Syartiwidya, Jumat (14/8).
Diberitakan sebelumnya, data dari kepolisian, sebanyak 45 murid dari dua SD di Dumai mengalami sakit perut dan mual-mual usai menyantap makanan yang disalurkan melalui dapur pelaksana program MBG di Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur.
Dari jumlah tersebut, 43 merupakan murid SDN 013 Jalan Hangtuah dan dua lagi merupakan murid SD Negeri 015 Laborhausing. SPPG yang menyalurkan makanan tersebut adalah SPPG Yayasan Mahudun Untuk Negeri.
SPPG yang terletak di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur mendistribusikan menu makanan MBG kepada 3.199 penerima manfaat. Selain SDN 013 dan SDN 015, distribusi juga menyasar sejumlah sekolah dan posyandu.
Baca Juga: Mobil Meledak, SPBU di Pelalawan Terbakar, Diduga Sopir Video Call saat Isi BBM
Terkait hasil pendalaman penyebab dugaan keracunan murid SD ini, KPPG Pekanbaru menduga berasal dari bakso yang disajikan dengan cabai yang menjadi menu saat itu. “Dugaan sementara itu berasal dari cabai baksonya. Tapi untuk pastinya kami masih menunggu hasil laboratorium,” sebutnya.
Sedangkan untuk kondisi anak-anak yang sebelumnya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, Syartiwidya, menyebutkan bahwa saat ini sebagian besar sudah diperbolehkan untuk pulang dan tersisa satu orang. “Kalau untuk anak-anak yang sebelumnya sempat mendapat perawatan di rumah sakit, hanya tinggal satu orang lagi,” ujarnya.
Agar kejadian serupa tidak terulang lagi, disebutkannya saat ini bahwa BGN sedang berbenah. Salah satunya penggunaan aplikasi yang harus diisi setiap hari, mulai dari tahapan proses, bagaimana bahan baku, hingga distribusinya.
“Kemudian juga harus dilakukan pencicipan dua lapis. Baik oleh SPPG dan juga ketika tiba di sekolah. Jadi kalau tiba di sekolah sudah tidak bagus. Itu seharusnya tidak boleh didistribusikan lagi,” sebutnya.
Baca Juga: Kasus Keracunan MBG di Dumai, Kepala SPPG Dinonaktifkan
Berdasarkan informasi yang dihimpun Riau Pos, Kamis (13/8) lalu, pasokan menu MBG dari SPPG Yayasan Mahudun Untuk Negeri ini tiba di SDN 013 Dumai, sekira pukul 08.00 WIB. Sesuai prosedur pendaftaran dan penerimaan, penanggung jawab (Person in Charge/PIC) sekolah bernama Atmawirawan, langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap kemasan serta sampel makanan.
“Prosedur penerimaan MBG ada beberapa guru yang ditunjuk untuk menerima, termasuk saya salah satu yang bertugas sebagai PIC untuk melihat makanan yang datang, dan mencium,” kata Atmawirawan saat dikonfirmasi Riau Pos, Kamis (13/8) malam.
Ia menjelaskan bahwa pada pemeriksaan awal pukul 08.00 WIB, kondisi fisik makanan secara visual bersih dan tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan.
Sekira pukul 08.30 WIB, makanan mulai dibagikan kepada siswa, dan kemudian dikonsumsi oleh para siswa pada pukul 09.00 WIB. Adapun menu MBG yang dibagikan hari saat itu terdiri dari nasi putih, bakso goreng bersambal, tempe goreng, tumis labu siam dan wortel, serta buah jeruk.
Sekitar 30 menit hingga satu jam pasca mengonsumsi makanan tersebut, atau sekira pukul 10.00 WIB, sejumlah siswa mulai mengeluhkan rasa sakit pada bagian perut. “Siswa seperti biasa makan makanan tersebut. Namun selang beberapa menit, sekitar 30 menit setelah makan, awalnya siswa mengeluhkan sakit perut sebanyak 11 orang, dan kemudian bertambah sehingga total siswa yang mengeluhkan masalah kesehatan sebanyak 40 orang,’’ jelas Atmawirawan.
Selain mengeluhkan sakit perut, mual, dan muntah, beberapa siswa juga merasakan mengalami diare. Pada waktu yang bersamaan sekira pukul 10.00 WIB, dua ompreng sisa makanan yang belum dibagikan saat diperiksa, mulai mengeluarkan aroma tidak sedap.
“Makanan saat datang terlihat bersih dan secara visual tidak ada bentuk yang mencurigakan. Setelah banyak siswa mengeluhkan sakit perut, saya memerika dua ompreng makanan lagi yang belum dibagikan dan kemudian terasa aroma bau,” tambahnya.
Atmawirawan menyebutkan bahwa menu yang disajikan sekolah sebenarnya selalu bervariasi. Pekan sebelumnya, pihak sekolah juga menerima menu olahan bakso namun tidak menimbulkan permasalahan kesehatan pada siswa.
“Untuk menu di sekolah tersebut memang diberikan secara variatif atau berganti-ganti, untuk hari ini bakso goreng yang dikasih sambal. Minggu lalu ada menu bakso juga namun bakso besar dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa,” tuturnya.
Selanjutnya pihak sekolah segera menghubungi SPPG untuk melakukan tindakan awal. Sebelum dirujuk ke rumah sakit, para siswa sempat dipindahkan ke ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk diistirahatkan, diolesi minyak kayu putih, serta diberi minum susu putih untuk menetralkan rasa sakit.
“Sebelum siswa dibawa ke rumah sakit, pihak SPPG sudah datang dan diberikan penanganan awal untuk dibaringkan di UKS sekolah dan diberikan minyak kayu putih serta susu putih agar dapat menetralisir sakit perut,” jelas Atmawirawan.
Namun, karena keluhan sakit perut dan mual tidak kunjung mereda, pihak sekolah dan petugas mendampingi para siswa menuju RSUD dr Suhatman Kota Dumai guna mendapatkan pertolongan medis lanjutan. Para siswa sekitar pukul 16.00 WIB (kemarin, red) sudah tuntas semua pulang ke rumah masing-masing, tersisa satu siswa yang masih dirawat.
SPPG 3T Meranti Menyisakan Catatan
Persiapan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya tuntas. Hasil peninjauan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau masih menemukan sejumlah persoalan yang harus dibenahi sebelum fasilitas tersebut dapat beroperasi secara optimal.
Catatan itu muncul saat tim BPKP Riau meninjau langsung sejumlah SPPG 3T di Kepulauan Meranti, Jumat (14/8). Peninjauan tersebut turut didampingi Koordinator Wilayah (Korwil) dan pihak pengelola SPPG. Secara umum, fasilitas yang telah dibangun dinilai cukup memadai.
Namun, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum diselesaikan, terutama terkait kelengkapan infrastruktur dan kesesuaian komponen pembiayaan. “Alhamdulillah sudah terbangun, tinggal sisa-sisanya saja untuk SPPG 3T. Mudah-mudahan secepatnya dapat diselesaikan,” ujar perwakilan BPKP Provinsi Riau.
BPKP juga menyoroti kesesuaian harga atau komponen pembiayaan SPPG dengan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN). Artinya, persoalan bukan hanya menyangkut bangunan yang sudah berdiri, tetapi juga memastikan seluruh komponen pendukung dan pembiayaannya sesuai aturan.
Selain itu, masih ditemukan fasilitas SPPG yang belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). “Untuk beberapa harga SPPG harus sesuai dengan ketentuan BGN. Ada juga yang belum membuat IPAL, sehingga itu menjadi catatan dan diminta untuk segera dilengkapi,” jelasnya.
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan, catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah bersama pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan SPPG 3T. Menurutnya, Pemkab Meranti tidak hanya mengejar penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga memastikan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas pendukung benar-benar terpenuhi.
“Untuk perencanaan 3T, kami melakukan perlengkapan terhadap kebutuhan 3T tersebut. Kami juga sering didatangi para mitra. Kami mencoba menghitung kebutuhan infrastrukturnya dan mengecek kelengkapan yang ada di dalam SPPG,” kata Muzamil.
Muzamil menilai persoalan SPPG di wilayah 3T perlu mendapat perhatian lebih serius. Kondisi geografis Meranti sebagai daerah kepulauan membuat penyediaan layanan tidak bisa disamakan dengan wilayah perkotaan.
Ironisnya, kata dia, masyarakat di wilayah 3T justru merupakan kelompok yang paling membutuhkan akses program pemenuhan gizi, sementara pelaksanaannya hingga kini masih menghadapi berbagai kendala.
“Sebetulnya yang paling membutuhkan itu di wilayah 3T. Kalau untuk wilayah kota masih banyak kendalanya. Yang sangat membutuhkan justru di wilayah 3T yang sampai sekarang belum terlaksana,” ungkapnya.
Karena itu, Pemkab Meranti juga mendorong adanya dukungan terhadap persoalan mekanisme pembayaran yang dinilai berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan SPPG 3T. “Kami juga meminta dukungan untuk persoalan perubahan pembayaran tersebut. Karena itu, untuk masalah 3T ini harus tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Pemkab Meranti selanjutnya akan menindaklanjuti catatan BPKP, termasuk melengkapi fasilitas yang belum tersedia dan memastikan komponen pembiayaan mengikuti ketentuan BGN.(sol/wir)
Editor : Bayu Saputra