PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menyatakan akan memperhatikan masukan terkait selektivitas dalam menentukan mitra pengelola perkebunan. Hal ini disampaikan menyusul sorotan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau II, H Mafirion, terkait masih terjadinya konflik antara masyarakat dan pihak pengelola perkebunan di sejumlah wilayah Riau.
Sekretaris Perusahaan Agrinas Palma Nusantara, Bambang Agustian, mengatakan masukan yang disampaikan Mafirion menjadi perhatian perusahaan, khususnya terkait persoalan yang muncul dalam pengelolaan perkebunan.
“Noted, kami ucapkan terima kasih atas masukan dari Bapak H Mafirion. Akan menjadi perhatian kami terkait isu tersebut,” ujar Bambang, Selasa (18/8/2026).
Baca Juga: Setahun Dibentuk, Belum Ada Koperasi Merah Putih di Meranti yang Beroperasi
Sebelumnya, Mafirion meminta Agrinas Palma Nusantara lebih selektif dalam menentukan mitra pengelola perkebunan. Ia mengingatkan agar kerja sama operasional (KSO) tidak diberikan kepada perusahaan yang dinilai tidak mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di sekitar perkebunan maupun masyarakat adat.
Menurut Mafirion, persoalan tersebut penting menjadi perhatian karena masih terjadi bentrokan dan konflik di sejumlah wilayah perkebunan di Riau yang melibatkan masyarakat dengan pihak pengelola kebun.
Ia menegaskan, konflik agraria tidak boleh terus berulang setelah pengelolaan lahan beralih kepada Agrinas. Pergantian pengelola, kata dia, harus membawa perubahan dalam pola hubungan dengan masyarakat, bukan sekadar pergantian nama perusahaan.
Baca Juga: Bersama Menjaga Pesisir, Peringati HUT Ke-81 RI di Bunsur Siak, Bertabur Penghargaan dari Polda Riau
“Jangan sampai pergantian pengelola hanya mengganti nama perusahaan, tetapi persoalan dengan masyarakat tetap terjadi. Agrinas harus memastikan setiap perusahaan yang diberikan kepercayaan mengelola kebun benar-benar mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan menghormati hak-hak masyarakat adat,” ujar Mafirion, Senin (17/8/2026).
Mafirion berharap Agrinas dapat menjadikan rekam jejak perusahaan serta kemampuan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum menetapkan mitra pengelola perkebunan.
Dengan demikian, pengelolaan perkebunan tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis dan produktivitas, tetapi juga mampu menciptakan manfaat bagi masyarakat sekitar serta mencegah munculnya konflik agraria baru.(nda)
Editor : Edwar Yaman