PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap kembali menjadi persoalan serius di Provinsi Riau. Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, pendidikan, pertanian, aktivitas ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Riau.
Dengan mempertimbangkan masukan alumni dan pakar di bidang gambut, kesehatan, pendidikan, pertanian, kehutanan, serta bidang terkait lainnya, Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Pengda Kagama) Riau memandang bahwa kondisi saat ini membutuhkan respons cepat sekaligus penyelesaian akar persoalan secara berkelanjutan.
Ketua Pengda Kagama Riau Dr Arifudin mengatakan, kualitas udara di Provinsi Riau telah mengalami penurunan hingga mencapai kategori Sangat Tidak Sehat hingga Berbahaya, sehingga diperlukan langkah perlindungan kesehatan masyarakat dan penyesuaiankegiatan pendidikan.
Baca Juga: Kabut Asap Selimuti Sejumlah Wilayah di Riau, Siswa SMA/SMK Belum Diliburkan
“Kondisi kemarau yang diperkuat oleh El Nino meningkatkan risiko karhutla. Pada ekosistem gambut, kondisi yang sangat kering menyebabkan api mudah berkembang dan dapat terus menyala di bawah permukaan meskipun secara kasatmata terlihat telah padam,” katanya.
Dilanjutkannya, karhutla di Riau sangat berkaitan dengan kondisiekosistem gambut. Oleh karena itu, penanganan tidakcukup hanya melalui pemadaman, tetapi perlumenyentuh akar persoalan berupa gambut yang terdegradasi dan kehilangan air.
“Restorasi gambut melalui pembasahan kembali (rewetting), pemulihan vegetasi (revegetation), dan revitalisasi sumber penghidupan masyarakat (revitalization) perlu diperkuat dan diperluas sebagai strategi jangka panjang. Restorasi harus berjalan seiringdengan pemberdayaan masyarakat agar menjaga gambut juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Riau Dorong Perdagangan Karbon Perkuat Fiskal Daerah
Atas dasar tersebut, pihaknya mengeluarkan rekomendasi dan seruan. Di antaranya pemerintah perlu memperkuat tim lapangan agar setiap titik panas dapat segera diverifikasi dan ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran. Khusus pada gambut, pemadaman harus dilakukan secara tuntas melalui pembasahan yang memadai karena api dapat tetap menyala di bawah permukaan.
“Perlu diperkuat personel pemadam kebakaran melalui pengerahan sumberdaya manusia terlatih dan natura untuk logistik petugas lapangan, optimalisasi pemanfaatan sumber air terdekat dengan lokasi kebakaran gambut, dan dukungan alat berat untuk membuka akses menuju lokasi kebakaran,” sebutnya.
Selanjutnya, informasi kualitas udara disampaikan secara terbuka, berkala, dan mudah dipahami masyarakat, disertai panduan aktivitas sesuai tingkat kualitasudara. Masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, penderita penyakit pernapasan, dan kelompok rentan lainnya, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Baca Juga: BMKG Pekanbaru: Wilayah Riau Mulai Berpotensi Diguyur Hujan Ringan hingga Sedang
Masyarakat diminta menggunakan masker yang sesuai dan terpasang dengan baik ketika harus beraktivitas di luar ruangan, serta menjaga kecukupan cairan dan kondisi kesehatan. Pemerintah memastikan kesiapsiagaan Puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, obat-obatan, dan layanan kesehatan untuk mengantisipasipeningkatan gangguan kesehatan akibat kabut asap.
Sekolah dan perguruan tinggi menyesuaikan kegiatan belajar, olahraga, dan aktivitas luar ruangberdasarkan kondisi kualitas udara dan pertimbangan kesehatan, dengan memprioritaskan keselamatan peserta didik.
“Pemerintah bersama fasilitas kesehatan memperkuat edukasi mengenai gejala yang perlu diwaspadai, serta mendorong masyarakat segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas, gangguan pernapasan yang memburuk, atau keluhan kesehatan serius lainnya,” ujarnya.
Baca Juga: Lahan Korporasi Berulang Terbakar, Walhi Sayangkan Polda Riau Hanya Tindak Individu
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat dan memperluasrestorasi gambut, terutama pada wilayah terdegradasi dan rawan terbakar.(sol)
Editor : Arif Oktafian