Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, mengatakan pihaknya akan segera menyurati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan instansi terkait mengenai pembentukan Satgas tersebut.
“Secepat mungkin akan kami surati Pak Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur Riau SF Hariyanto dan dinas terkait untuk pembentukan itu. Tentu nanti melibatkan diskusi dengan Forkopimda dan instansi terkait,” kata Parisman Ihwan, Rabu (23/9).
Baca Juga: APBD-P Riau 2026 Diajukan Rp8,129 T
Menurutnya, satgas tersebut nantinya diharapkan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga pihak terkait lainnya. Langkah itu diperlukan untuk memastikan distribusi Solar subsidi berjalan sesuai ketentuan.
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma’mun Solikhin, mengatakan pembentukan satgas perlu segera direalisasikan. Sebab, persoalan kelangkaan solar dan antrean panjang di SPBU telah dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
“Kalau kita berharap memang semakin cepat semakin bagus karena kelangkaan ini kita rasakan sehari-hari. Sampai sekarang belum juga terurai masalahnya,” ujar Ma’mun.
Baca Juga: Bupati Rohil Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD 2026
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kuota BBM subsidi. Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan tidak ada kebocoran maupun penyalahgunaan dalam proses distribusi.
DPRD Riau juga menyoroti adanya disparitas harga antara Solar subsidi dengan BBM nonsubsidi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mendorong terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi.
Selain itu, DPRD mempertanyakan efektivitas sistem barcode dalam mengendalikan penggunaan Solar subsidi, termasuk terhadap kendaraan-kendaraan yang dinilai tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi. “Yang kita heran mengapa mobil-mobil bagus lolos di barcode-nya juga,” kata Ma’mun.
Baca Juga: DPRD Riau Usulkan Satgas Solar
DPRD Riau juga menerima informasi mengenai dugaan penggunaan Solar subsidi oleh sejumlah sektor industri. Peralatan berat, mesin pabrik hingga dugaan praktik pelangsiran disebut menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
“Berita-berita dari bawah ini bahwa ini dibacking aparat dan sebagainya. Makanya kita undang tadi dari Polda sampai TNI, semua matra kita undang,” ujarnya.
Ma’mun menegaskan, penambahan kuota solar sebaiknya tidak menjadi langkah utama sebelum persoalan distribusi dan dugaan kebocoran ditangani. “Teman-teman yang lain, ini tidak perlu, karena sudah cukup sebenarnya. Cuma ada penyelewengan itu,” katanya.
Baca Juga: Bahas Special Border Treatment, Kemenkum Riau Dorong Pelindungan Pekerja Lintas Batas
Menurut dia, jika titik-titik kebocoran distribusi dapat ditemukan dan ditertibkan, persoalan antrean solar dapat dikurangi tanpa harus menambah kuota. “Kalau ketemu penyelewengannya kemudian ternyata kuotanya enggak perlu ditambah pun bisa teratasi, nah itu kan lebih bagus,” lanjutnya.
Pengawasan di SPBU juga menjadi perhatian DPRD Riau. Selain persoalan jaringan sistem digital dan CCTV, pengawasan dinilai tidak boleh berhenti hanya ketika kendaraan menerima BBM di SPBU. “Kalau SPBU, ini tanggung jawabnya mulai dari titik nol. Setelah keluar ke mana-mana, dia enggak punya tanggung jawab,” ujarnya.
Melalui pembentukan Satgas Solar, DPRD Riau berharap pengawasan distribusi BBM subsidi dapat dilakukan secara terpadu hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Baca Juga: Polda dan Polres Bengkalis Gelar Pengungkapan Tindak Pidana Perusakan Hutan di Rupat Utara
Satgas tersebut nantinya diharapkan mampu memetakan titik rawan penyalahgunaan, mengawasi jalur distribusi serta menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan penyelewengan solar.
Koordinator GMKR Riau Brigadir Jenderal TNI (Purn), Edy Afrizal Natar Nasution, mengatakan bahwa saat ini terjadi kelangkaan BBM jenis solar. Namun, jika dilihat dari ketersediaan stok, BBM solar di Riau dinilai masih cukup.
Berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina, bahwa kelangkaan BBM terjadi karena adanya disparitas harga yang terlalu jauh antara BBM subsidi dengan nonsubsidi. Sehingga, pengguna BBM non subsidi berpindah ke BBM subsidi.
Baca Juga: Program Bantuan Bedah Rumah di Riau Terus Digesa Jelang Akhir Tahun
“Sehingga ada peluang orang untuk melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan dari situ. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi hari ini adalah adanya mafia. Mafia ini yang ada sekarang,” ujar Edy.
Untuk memberantas mafia tersebut, kata Edy, maka diperlukan Satuan Tugas (Satgas). Nantinya, Satgas ini terdiri dari aparat penegak hukum (APH) terutama TNI dan Polri. “Satgas kita kan ada kepolisian, ada Kodam, kemudian ada POM, ada Jaksa. Bentuk, nanti kita awasi,” ujarnya.
Masih Antre
Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar kembali dikeluhkan sopir angkutan barang. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menyita waktu, tetapi juga membuat waktu operasional kendaraan menjadi lebih panjang dan berimbas terhadap meningkatnya biaya selama perjalanan.
Baca Juga: PLN Tinjau Lapangan Proyek KTT PHR, Target Kontrak Desember 2026
Hal itu dirasakan Rozi, sopir mobil pengangkut sayur asal Sumatera Barat (Sumbar) yang harus mengantre untuk mendapatkan solar di SPBU kawasan Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru, Rabu (23/9). Rozi mengaku sudah hampir dua jam berada dalam antrean, namun belum juga mendapatkan solar.
Ia masih harus menunggu giliran bersama kendaraan lainnya yang juga mengantre untuk mengisi BBM bersubsidi tersebut. Menurut Rozi, kondisi antrean seperti ini membuat perjalanan yang seharusnya dapat segera dilanjutkan menjadi lebih lama.
Padahal, sebagai sopir mobil pengangkut sayur, waktu menjadi salah satu hal penting karena barang yang dibawa harus segera sampai ke tujuan. “Sudah hampir dua jam antre, belum dapat juga solar,” kata Rozi.
Baca Juga: Tangkap Produsen Arang Bakau di Rupat, Kapolda Pastikan Proses Hukum Profesional
Ia mengatakan, informasi yang diterimanya, SPBU tersebut melayani pengisian solar hingga sekitar pukul 02.00 WIB. Karena itu, ia masih menunggu kesempatan untuk mendapatkan solar agar perjalanan dapat kembali dilanjutkan.
Bagi Rozi, persoalan antrean solar bukan sekadar harus menunggu lebih lama di SPBU. Waktu yang terbuang selama mengantre ikut memengaruhi keseluruhan waktu operasional perjalanan dari Sumbar menuju Pekanbaru. “Kalau antre begini, waktunya jadi panjang,” ujarnya.
Rozi menjelaskan, sebagai sopir kendaraan pengangkut sayuran, dirinya memiliki waktu perjalanan dan jadwal distribusi yang harus diperhitungkan. Semakin lama kendaraan berada di antrean SPBU, semakin panjang pula waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perjalanan.
Baca Juga: Kembali PTM, Peserta Didik Wajib Pakai Masker
Kondisi tersebut pada akhirnya juga berdampak terhadap biaya operasional. Kendaraan yang lebih lama berada di perjalanan berarti membutuhkan pengeluaran lebih besar, mulai dari kebutuhan makan dan minum selama perjalanan hingga biaya lainnya yang muncul karena waktu operasional kendaraan bertambah. “Kalau waktunya panjang, biaya selama di jalan juga bertambah,” katanya.
Antrean juga terjadi di SPBU kawasan Jalan Kaharuddin Nasution, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Imam Munandar/Harapan Raya. Truk-truk atau kendaraan berbahan bakar solar tampak berjejer menunggu giliran masuk ke area pengisian BBM.Aktivitas pengisian BBM di SPBU Bagansiapiapi, Rokan Hilir (Rohil) juga sempat mengalami antrean. Terlihat kendaraan berupa truk, mobil pribadi yang tertahan menunggu giliran pengisian di stasiun pengisian yang ada.
Barisan antrean kendaraan tersebut terlihat mendekati seberang kantor KPU Rohil, dipinggir jalan Lintas Kecamatan, Bagansiapiapi.
Baca Juga: Hotspot Tersisa 3, Riau Berpotensi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Namun antrean tersebut tidak begitu panjang dan tidak sampai mengakibatkan terhentinya arus lalu lintas yang ada. Pantauan di lapangan antrean terjadi pada siang hari, di mana pasokan BBM khususnya solar telah tiba sesuai dengan jadwal untuk pengisian di SPBU milik pemerintah daerah Rohil tersebut.
Terpisah, ditanyakan soal kondisi ini, Dirut PT SPRH (Perseroda) Rohil, Yusri Kandar melalui Direktur Pengembangan Yusuf Mudji Sutrisno mengatakan antrean memang masih terjadi. “Saat ini memang masih terjadi antrean pengisian BBM, baik di Riau maupun di luar daerah,” katanya, Rabu (23/9).
Ia menilai hal itu menjadi sulit untuk ditanggulangi karena lonjakan atau permintaan masyarakat terhadap BBM masih tinggi dan tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan.
Baca Juga: Hotspot Tersisa 3, Riau Berpotensi Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Saat ini untuk pasokan di SPBU tersebut sekitar 16 kiloliter (kl), sementara untuk target yang diharapkan agar proses pengisian berjalan lancar tanpa terhambat atau tanpa terhenti setiap harinya, diproyeksikan di kisaran 32 kiloliter.
Ia menerangkan untuk saat ini pihaknya yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah, sebagai BUMD yang memiliki anak usaha SPBU tersebut, bersama pemerintah daerah telah mengajukan penambahan kuota BBM. Namun sampai saat ini pengajuan tersebut masih belum dipenuhi sesuai dengan yang diharapkan.
“Hal itu tergantung dari BPH Migas-nya, jadi saat ini masih menunggu,” ujar Yusuf. Menurutnya belakangan memang terjadi peningkatan pembelian untuk bbm yang bersubsidi. Sementara untuk yang kategori non subsidi masih berlangsung seperti biasanya alias tidak ada lonjakan.
Baca Juga: JPU KPK Dalami Peran Marjani
Sementara itu, Sales Area Manager Retail Riau Pertamina Patra Niaga, Wilson Eddi Wijaya, menyampaikan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Sales Area Retail Riau terus melakukan monitoring terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah Provinsi Riau.
Evaluasi dilakukan secara berkala dengan memperhatikan perkembangan konsumsi di masing-masing wilayah, sehingga penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pertamina juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna memastikan distribusi BBM dapat berjalan optimal.
Koordinasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah di 12 kabupaten/kota di Riau. “Koordinasi terus kami lakukan, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga bersama pemerintah kabupaten dan kota. Karena masing-masing wilayah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda, kami perlu melihat bagaimana penyaluran BBM dapat berlangsung secara optimal di seluruh 12 kabupaten/kota di Riau,” lanjut Wilson.
Baca Juga: Saksi Tak Tahu Sumber Uang Rp150 Juta PUPR, Sidang Mantan Ajudan Gubernur Riau
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan langkah optimalisasi penyaluran akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Monitoring stok, evaluasi konsumsi, penyesuaian pasokan, serta koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari upaya Pertamina untuk menjaga kelancaran distribusi BBM di Provinsi Riau.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan. Pertamina juga mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak serta bersama-sama mendukung kelancaran distribusi energi dengan melakukan pembelian sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat yang membutuhkan informasi maupun menyampaikan pengaduan terkait pelayanan BBM dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.(nda/ali/dof/fad/azr)
Editor : Arif Oktafian