Pantauan di Pekanbaru, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Soekarno-Hatta, SPBU Jalan Jenderal Sudirman, dan SPBU Jalan Kaharuddin Nasution ujung. Kendaraan tampak memadati area SPBU hingga mengular ke bagian ruas jalan.
Seorang pengendara bernama Risman mengaku telah menyiapkan perlengkapan untuk menunggu antrean. “Antre bawa perlengkapan dan nasi. Hari ini (kemarin, red) harus dapat isi solar karena tangki sudah kosong,” ujarnya saat ditemui Riau Pos di SPBU Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Jumat (25/9).
Hal senada disampaikan Taufik, pengendara yang mengantre di SPBU Jalan Kaharuddin Nasution ujung. Ia mengaku sudah beberapa jam menunggu giliran untuk mengisi BBM. “Sudah hampir dua jam antre,” tambah Taufik.
Sementara itu, petugas SPBU Jalan Kaharuddin Nasution ujung yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, stok solar tersedia. Menurutnya, antrean panjang lebih disebabkan banyaknya kendaraan yang datang untuk mengisi BBM. “Solar ada, pengendara memang banyak yang antre tiap harinya,” kata petugas SPBU Kaharuddin Nasution.
Baca Juga: Antre 4 Jam hingga Menginap untuk Dapatkan Solar
Sementara itu, antrean solar di sejumlah SPBU, Marpoyan Damai dan Jalan Pasir Putih, Siak Hulu, kondisi masih statis. Kini ada pemandangan baru di lokasi antrean di SPBU tersebut. Warga sekitar mulai memasang pembatas untuk mencegah truk-truk besar tidak berada di sana.
Seperti di SPBU Jalan Pasir Putih, terlihat ada pembatas yang terbuat dari ember bekas cat yang diisi dengan beton bagian bawahnya. Masing-masing ember beton ini dipasang kayu. Kayu-kayu ini berfungsi untuk mengaitkan tali yang fungsinya sebagai pagar.
Pembatas yang sama bisa dilihat di Jalan Kaharuddin Nasution. Tepatnya di beberapa titik tertentu depan pagar SMK Pertanian Terpadu Riau. Kondisi ini dapat dimaklumi, pasalnya truk yang berdiri antrea berjam-jam tidak hanya akan mengalangi jalan masuk, tapi juga turut merusak permukaan tanah.
Baca Juga: DPRD Riau Usulkan Satgas Solar
Di SPBU Jalan Durian, Kelurahan Kedung Sari, Sukajadi, kemacetan lalu lintas yang disebabkan antrean pengisian solar terjadi. Jumat (25/9) malam, lalu lintas di SPBU ini padat merayap. SPBU yang diapit persimpangan Jalan Kutilang dan Gang Keluarga itupun kerap macet.
Tidak hanya karena ada antrean yang menjulur ke bahu jalan, tapi juga karena volume arus keluar masuk kendaraan memang bertambah dari biasanya. Kondisi makin macet di sekitar SPBU Jalan Durian ini diakui Ari Hamdani, pengendara motor yang ditemui Riau Pos tadi malam.
Menurutnya, kini pada malam hari tidak lagi nyaman mengisi BBM, bahkan untuk sepeda motor. ‘’Saya sudah tidak di Durian lagi isi minyak, masuknya saja sudah susah karena sudah banyak pula mobil-mobil di sana isi solar,’’ kata Ari.
Menurut Ari, pada kondisi normal yaitu sebelum mulai adanya fenomena antrean solar terjadi di banyak SPBU batas kota akhir-akhir ini, antrean di SPBU ini cukup sepi. ‘’Kalau sekarang di (SPBU) Ababil, di sana lebih sepi, enak keluar masuk,’’ ujarnya.
Sulitnya mendapatkan solar mendapat perhatian serius DPRD Riau. Dewan berencana menyurati Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau untuk mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Solar yang secara khusus menangani persoalan tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Riau Makmun Sholihin, Jumat (25/9), mengatakan usulan pembentukan Satgas Mafia Solar datang dari sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Riau. Mereka menilai persoalan distribusi solar bersubsidi tidak cukup ditangani secara parsial oleh masing-masing instansi.
Baca Juga: Pasokan Solar Terbatas di SPBU Bagansiapiapi, Penambahan Kuota Diajukan
Menurut Makmun, aspirasi tersebut di antaranya disampaikan Gerakan Masyarakat Kota Riau (GMKR), Lembaga Masyarakat Melayu Bersatu (LMMB), serta Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau. Aspirasi itu kemudian mendapat perhatian dari pimpinan DPRD Riau.
“Memang ada aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat agar dibentuk Satgas Mafia Solar. Pimpinan DPRD juga sudah memberikan arahan supaya persoalan ini segera ditindaklanjuti melalui surat kepada Plt Gubernur Riau,” kata Makmun.
Ia menjelaskan, satgas yang diusulkan nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah daerah. Sejumlah instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi dan penegakan hukum juga dinilai perlu dilibatkan. Termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta organisasi perangkat daerah terkait.
Makmun berharap pembentukan satgas tersebut dapat segera diwujudkan. Menurutnya, persoalan antrean solar di SPBU sudah berlangsung dan kondisi di lapangan semakin mengkhawatirkan karena antrean kendaraan terus bertambah dan memanjang.
“Kalau masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri, persoalan ini akan sulit diselesaikan. Karena itu dibutuhkan tim terpadu yang dapat melihat persoalan dari sisi pengawasan, distribusi sampai penindakan,” ujarnya.
Ia menilai keberadaan satgas menjadi salah satu langkah penting untuk mengurai dugaan praktik mafia solar yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai unsur, pengawasan di lapangan diharapkan menjadi lebih efektif dan tindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan secara terpadu.
Lebih lanjut, Makmun menyebut persoalan kelangkaan solar bersubsidi tidak terlepas dari adanya perbedaan harga yang cukup besar antara BBM subsidi dengan BBM nonsubsidi. Kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian pengguna BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM bersubsidi.
“Perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi cukup tinggi. Ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan pengguna yang seharusnya memakai BBM nonsubsidi ikut mengambil solar bersubsidi,” jelasnya.
Selain itu, menurut dia, terjadi pula perubahan penggunaan bahan bakar pada sebagian kendaraan. Kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertalite disebut mulai beralih menggunakan solar. Perkembangan teknologi kendaraan juga dinilai ikut membuka kemungkinan terjadinya perubahan penggunaan jenis BBM.
Baca Juga: Solar Masih Terbatas, Truk Antre hingga 6 Jam
“Perubahan penggunaan bahan bakar kendaraan juga menjadi salah satu hal yang perlu dikaji. Ada kendaraan yang sebelumnya menggunakan jenis BBM lain kemudian beralih ke solar. Bahkan perkembangan teknologi memungkinkan kendaraan tertentu dimodifikasi agar dapat menggunakan solar,” tuturnya.
Karena itu, DPRD Riau mendorong agar persoalan solar tidak hanya dilihat dari sisi ketersediaan stok. Pengawasan terhadap distribusi, ketepatan sasaran penerima, hingga dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi juga harus menjadi perhatian bersama.
DPRD Riau berharap surat kepada Plt Gubernur Riau nantinya dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat koordinasi lintas instansi. Dengan begitu, persoalan antrean panjang di SPBU serta dugaan praktik penyalahgunaan solar bersubsidi dapat ditangani secara lebih terukur.
Sebelumnya, DPRD Riau mengusulkan pembentukan Satgas Solar untuk mengatasi persoalan antrean panjang. Usulan tersebut mengemuka dalam rapat Komisi IV DPRD Riau bersama sejumlah pihak terkait di Pekanbaru, Rabu (23/9).
Rapat digelar menyikapi masih maraknya antrean kendaraan yang terjadi akibat sulitnya mendapatkan solar subsidi. Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, mengatakan pihaknya akan segera menyurati Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait mengenai pembentukan Satgas tersebut.
“Secepat mungkin akan kami surati Pak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan dinas terkait untuk pembentukan itu. Tentu nanti melibatkan diskusi dengan Forkopimda dan instansi terkait,” kata Parisman Ihwan, Rabu (23/9).
Menurutnya, Satgas tersebut nantinya diharapkan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga pihak terkait lainnya. Langkah itu diperlukan untuk memastikan distribusi Solar subsidi berjalan sesuai ketentuan.(ilo/end/nda/das)
Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru