PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai kawasan Indonesia, termasuk Riau, seolah menjadi siklus tahunan yang terus berulang setiap musim kemarau.
Bencana ini membawa dampak destruktif yang nyata, mulai dari kerusakan ekosistem dan kerugian ekonomi hingga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
Merespons krisis yang berkepanjangan tersebut, Forum Tokoh Peduli Lingkungan menggelar diskusi publik bertajuk “Karhutla, Akar Masalah dan Solusinya” guna merumuskan gagasan serta langkah penanganan yang komprehensif, Ahad (4/10/2026).
Baca Juga: Berlangsung Khidmat, Peringatan HUT TNI ke-81 di Riau Tekankan Profesionalisme Anggota TNI
Dalam pemaparannya, aktivis lingkungan Fajar Rizki Pradana MLing menyoroti kerentanan sistemik yang menjadi pemicu utama bencana. Ia menilai fenomena iklim ekstrem seperti El Nino memang memperparah keadaan, tetapi intervensi manusia dalam pembukaan lahan gambut tetap menjadi faktor dominan.
Penanganan karhutla menurutnya memerlukan pendekatan menyeluruh yang tidak lagi bertumpu pada operasi pemadaman di hilir semata.
Dari perspektif tata kelola, cendekiawan muslim Ir Muhammadun MSi menawarkan tiga pijakan mendasar. Pertama, memperlakukan sumber daya alam sebagai amanah. Kedua, menyusun kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan publik.
Baca Juga: Peringati HUT TNI Ke-81, Kodim 0303/Bengkalis Teguhkan Komitmen Pengabdian untuk Bangsa
Ketiga, membangun tata kelola yang transparan dan berkeadilan demi keberlanjutan lingkungan. Merujuk pada Surah Ar-Rum ayat 41, ia menggarisbawahi bahwa kerusakan alam merupakan dampak aktivitas manusia yang terdorong oleh kepengurusan berorientasi keuntungan semata.
Pandangan mendasar juga disampaikan Guru Besar UIN Suska Riau, Prof Dr H Alaidin Koto MA yang menekankan pentingnya pembenahan dari pusat persoalan, yakni kepemimpinan dan integritas para pemangku kebijakan.
Sementara itu, mantan Wali Kota Dumai, Zulkifli As MSi memberikan alternatif praktis bagi masyarakat lokal. Ia mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi bantuan alat berat dan dukungan berkebun bagi pemilik lahan skala kecil, sehingga metode pembakaran tidak lagi menjadi pilihan dalam pembukaan lahan.
Baca Juga: PSPS Pekanbaru Tundukkan Semen Padang 1-0, Wako Agung Nugroho Beri Bonus Tambahan Rp100 Juta
Sinergi antarsektor turut menjadi sorotan. Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Provinsi Riau, Dr (HC) Donny Satria Putra SE MBA mendorong hadirnya forum komunikasi yang lebih luas dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai fungsi masing-masing.
Langkah ini diperkuat oleh arahan aktivis lingkungan Harry Oktavian, yang mengingatkan krusialnya eksekusi dan aksi nyata secara langsung di lapangan.
Diskusi tersebut bermuara pada pemahaman bersama bahwa tindakan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja yang merusak fasilitas umum merupakan pelanggaran berat serta bentuk tindakan yang membahayakan kemaslahatan bersama. (muh)
Editor : M. Erizal