BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Rokan Hilir (Rohil) M Sadri menyebutkan pihak wartawan maupun LSM tidak bisa melakukan audit pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hal itu diungkapkan Sadri pada saat menyampaikan sambutan pada pelantikan pengurus PGRI Rohil, Senin (13/10/2025) tadi siang.
“Banyak kami dapat laporan, wartawan dan LSM datang ke sekolah ingin mengaudit dana BOS, itu bukan kewenangannya,” kata Sadri.
Terkait hal itu terangnya telah diharapkan agar kalangan wartawan dan LSM untuk tidak membocorkan soal keuangan pengelolaan BOS.”Seakan-akan tak betul masalah dana BOS ini,” katanya.
Sadri menambahkan bahwa lembaga yang berhak melakukan audit dana BOS adalah seperti Inspektorat Daerah, BPK dan pengawas Dana BOS di Dinas Pendidikan.
“Jadi bila ditemukan hasil audit oleh lembaga itu menunjukkan adanya pidana, maka diserahkan ke aparat penegak hukum, baik itu polisi maupun kejaksaan,” katanya.
Terkait dengan pelantikan jajaran pengurus, M Sadri menyampaikan terimakasih dengan kehadiran berbagai pihak pada kegiatan tersebut.
“Alhamdulillah, semoga kepengurusan ini nantinya dapat berjalan dengan amanah, menjalankan program kerja yang telah ditentukan terkait dengan kesejahteraan guru, kompetensi,” katanya.
Ia menegaskan siap untuk menjalankan organisasi bagi para guru tersebut dengan baik, sesuai dengan regulasi yang berlaku. (fad)
Editor : M. Erizal