BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Hampir sepekan, 10 nelayan asal kabupaten Rokan Hilir (Rohil) ditahan pihak otoritas Malaysia pascadiduga melaut di wilayah perairan negeri jiran tersebut.
Sampai saat ini upaya memulangkan nelayan dilakukan pihak terkait, sementara pihak keluarga masih menanti dengan rasa harap dan cemas agar mereka segera dipulangkan.
Informasi dirangkum, 10 nelayan tersebut terbagi dalam dua boat dengan tekong bernama Samsudin beranggotakan Edi, Iran, Robi, dan Risi. Pada boat kedua, tekong Melis beranggotakan Hamdan, Aji, Jeri dan Idur Kosim.
Siti Fatimah, istri dari ABK bernama Idur Kosim ditemui di kediamannya di Jalan Karang Anyer, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Bangko menyebutkan suaminya bersama dengan nelayan lain diamankan pihak otoritas Malaysia pada Rabu, pekan lalu.
“Kami dapat informasi mengenai hal itu pada Kamis malam, yang memberi tahu ada nelayan lain yang sudah pulang melaut juga, menyebutkan bahwa Wak Idur ditahan di Malaysia,” ujar Siti Fatimah, Selasa (11/11/2025).
Tak berapa lama, kabar itu disampaikan kepada seluruh kerabat dari 10 nelayan yang mengalami kejadian tersebut.
“Katanya permasalahan itu akan diselesaikan sama pihak terkait, apakah itu perikanan, itulah yang kami dengar,” katanya lagi.
Lebih lanjut Siti Fatimah yang mewakili keluarga nelayan, yang pada saat itu sedang berkumpul di kediamannya, menyampaikan permohonan agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kejadian yang dialami warganya tersebut.
“Kami minta kepada aparat terkait agar mereka dapat segera dibebaskan, kami tidak orang kaya, kami orang susah,” ujarnya sambil menangis.
Siti Fatimah menuturkan, dalam kesehariannya para nelayan tersebut merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing. Aktivitas melaut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang selalu tidak seberapa.
“Kalau mereka ditahan, apa yang kami makan. Karena kami orang susah,” cetusnya.
Ditambahkannya aktivitas melaut memang sudah merupakan pekerjaan yang lama ditekuni, seperti yang dilakukan suaminya Idur. Biasanya kalau melaut, tambah Siti Fatimah, dilakukan dalam 10 hari atau delapan hari. Kadang-kadang pula, aktivitas melaut berlangsung lebih singkat hanya empat-lima hari saja bila kebetulan angin sedang kencang. Sebelum kejadian ditahan otoritas Malaysia, suaminya sudah dua kali tidak melaut.
“Dia dari awal tahunya bekerja dari dulu melaut itulah, sampai tua sekarang. Tak ada apa-apa kejadian, baru kali inilah,” katanya.
Siti Fatimah mengaku sedih tak hanya mengenangkan orang-orang yang ditahan tersebut tapi juga melihat kondisi keluarga yang ditinggalkan, karena kehilangan sosok yang biasanya mengayomi setiap hari. Begitu juga kehilangan sumber pendapatan bagi keluarga.
Hal itu juga diungkapkan Ibu Ijah, yang merupakan ibu dari nelayan bernama Edi.
“Yang sedih kalau melihat anak-anak, mereka minta jajan di rumah. Mereka tak tahu kalau lagi tak ada, pokoknya minta jajan. Kami mohon dibantu,” ujar Ijah.
Ketua HNSI Rohil Rivi Chandra mengharapkan Pemkab Rohil dapat memberikan dukungan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kalangan nelayan tersebut.
“Kami mohon agar dapat secepatnya, warga kita itu dipulangkan, kami mohon agar permasalahan ini dapat diselesaikan,” katanya.
Sebelumnya Bupati Rohil H Bistamam telah menginstruksikan Dinas Perikanan (Diskan) Rohil untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan penahanan nelayan oleh otoritas Malaysia.
Kepala Diskan Rohil M Amin menyebutkan pihaknya mengumpulkan data akurat terkait posisi koordinat penangkapan untuk memastikan apakah kapal nelayan tersebut benar-benar berada di wilayah NKRI atau telah melintas batas.
"Kami sedang berkoordinasi intensif. Fokus utama kami saat ini adalah keselamatan para nelayan dan upaya pemulangan mereka ke Tanah Air. Kami juga mengimbau nelayan lain untuk sementara waktu tidak melaut terlalu jauh ke area perbatasan guna menghindari kejadian serupa," kata M Amin.
Menurutnya, Pemkab Rohil berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi ini dan siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hubungan baik antarnegara.(fad)
Editor : Edwar Yaman