BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) -- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar kegiatan sharing session/monitoring dan evaluasi penyaluran dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai, Senin (25/11/2025).
Kegiatan digelar guna mengetahui sejauh mana realisasi penyerapan APBD serta percepatan pembangunan daerah yang sudah dilakukan.
Hadir Wakil Bupati (wabup) Rohil Jhony Charles BBA MBA, Plt Kepala BPKAD Rohil Sarman Syahroni ST MIp, Kepala KPPN Dumai Halim, BM BRK Syariah Bagansiapiapi Arrizal Saputra serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohil.
Berdasarkan data dari KPPN Dumai, pagu dan realisasi dana TKD Rohil hingga 31 Oktober 2025 berada di peringkat 9 dari seluruh kabupaten/kota di Riau.
Dimana pagu TKD Rohil sebesar Rp1.991.700.668.000 dan yang telah terealisasi sebesar Rp1.495.587.935.640 dengan persentase 75,09 persen. Adapun jenis TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Non Fisik, DAK Fisik dan Dana Desa.
Untuk persentase penyaluran dana TKD tersebut jika dibandingkan dari tahun sebelumnya masih rendah yakni tahun 2024 sebesar 97,66 persen, sementara untuk tahun 2025 berjalan, sebesar 83,78 persen.
Diketahui saat berlangsungnya sharing tersebut, untuk mempercepat penyerapan TKD perlu dilakukan berbagai upaya diantaranya mempercepat proses seperti lelang, ekspansi titik layanan dan mekanisme pembayaran, memperbaiki perencanaan dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang, disiplin dan terukur untuk memastikan kegiatan produktif dapat dimulai sejak awal tahun.
Selain itu mempercepat penyaluran dana TKD ke RKUD dengan mempercepat pemenuhan syarat salur dana TKD, meningkatkan serta pengawasan dan akuntabilitas dengan menerapkan alat untuk memantapkan kinerja secara dini.
Kepala KPPN Dumai Halim mengatakan jika penyerapan dana APBD rendah, dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi rendah. Maka dari itu ia meminta Pemkab Rohil untuk menggesa realisasi dana TKD secepatnya.
"Kalau penyerapan APBD-nya rendah maka dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Rohil juga rendah. Jadi saran kami kalau tahun ini mungkin masih banyak yang terlambat penyaluran dana TKD yang menyebabkan penyerapan APBD menjadi rendah, maka tahun depan agar lebih ditingkatkan lagi," katanya.
Halim mengingatkan kepala daerah untuk memantau dan memonitoring kinerja dari setiap OPD, agar penyerapan APBD bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
"Sepertinya harus monitoring secara intensif setiap pekan, misalnya mana OPD yang belum menyalurkan dananya dan apa kendalanya serta apa yang bisa dilakukan jika terdapat kendala. Jangan sampai lewat batas waktu, nanti tak bisa disalurkan lagi," katanya.
Sementara Wabup Rohil Jhony Charles mengimbau kepada seluruh OPD untuk menggesa realisasi dana APBD agar bisa selesai tepat waktu.
"Setiap OPD kami minta, agar segera gesa realisasi dana APBD supaya bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, untuk hal tersebut saya pantau terus," katanya.
Editor : Rinaldi