BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) akan menerima dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,5 triliun pada tahun anggaran 2026.
Dana dari pemerintah pusat itu menjadi sumber utama pembiayaan program prioritas pembangunan daerah, meski nilainya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil H Sarman Syahroni ST MIP mengatakan, dana transfer 2026 terdiri atas beberapa komponen.
"Dana Bagi Hasil (DBH) pajak tercatat sebesar Rp174 miliar, DBH sumber daya alam Rp164 miliar serta DBH sawit Rp6 miliar," kata Sarman, Sabtu (6/12/2025).
Selain itu, daerah ini memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) Rp316 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp2,2 miliar, DAK nonfisik Rp346 miliar serta Dana Desa Rp136 miliar.
Menurut Sarman, alokasi dana tersebut akan digunakan sesuai arah kebijakan pembangunan yang telah disepakati bersama DPRD Rohil dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah daerah menetapkan tiga sektor prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Ketiga sektor tersebut dipandang strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Namun, pemerintah daerah menghadapi tantangan pada komponen DBH sawit yang mengalami penurunan cukup tajam. Pada 2026, alokasi DBH sawit hanya Rp6 miliar, turun dari Rp9 miliar pada 2025 dan jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2024 yang mencapai Rp34.
Meski demikian terangnya pemerintah daerah tetap berkomitmen mengarahkan anggaran pembangunan, khususnya infrastruktur, ke wilayah perkebunan sawit baik di tingkat kecamatan maupun desa. Kebijakan ini diambil untuk menjaga konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
"Secara keseluruhan total TKD 2026 menurun sekitar Rp400 miliar dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp1,9 triliun. Penurunan ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dan efisien dalam perencanaan serta pengelolaan anggaran," katanya.
Meski ada penurunan tambahnya pemerintah tetap optimistis menjalankan program pembangunan sesuai prioritas yang telah ditetapkan.
Ia berharap APBD 2026 tetap mampu menjadi instrumen penting untuk memperkuat pembangunan daerah. Fokus pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Rokan Hilir, meski dalam keterbatasan fiskal. (fad)
Editor : M. Erizal