BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) -- Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, diperlukan adanya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).
Hal itu disikapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) Rohil dengan mengadakan pertemuan membahas RAD KSB, menghadirkan berbagai pihak terkait seperti Bapperida, Bagian Hukum Setdakab Rohil, DPMPTSP Rohil, dan unsur terkait dari pemerintah serta asosiasi usaha pekebun di Kabupaten Rohil.
"Pertemuan yang digelar ini guna perumusan RAD KSB di Kabupaten Rohil 2025-2030," kata Plt Kabid Perkebunan DKPP Rohil Harry, Rabu (24/12/2025).
Menurut Harry, kegiatan itu langkah penting sebagai koordinasi, termasuk dalam menyikapi pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. DBH sawit tersebut bisa dikelola oleh dinas terkait seperti DKPP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disnaker, PUPR, Perkim dan lain-lain. "Dengan koordinasi, maka diharapkan bisa terjalin kerja sama yang baik, termasuk dengan mitra OPD lainnya," katanya.
Ditambahkan, kegiatan itu menjadi penting untuk perkembangan sawit berkelanjutan. Dimana dari tahun ke tahun terjadi penurunan DBH sawit. Pada 2023 Rohil menerima DBH sebesar Rp39 miliar, pada 2024 dapat sebesar Rp34 miliar, pada 2025 sebesar Rp9 miliar dan pada 2026 tinggal Rp6 miliar.
Penurunan itu ditenggarai dipicu salah satunya keterkaitan data di Rohil, yang meskipun diklaim sebagai daerah dengan luasan sawit terbesar di Riau namun tak ditunjang dengan data yang baik.
Sementara pemanfaatan DBH sawit terangnya, memberikan dampak positif bagi daerah, seperti dalam bentuk pembangunan infrastruktur, BPJS tenaga kerja dan lain-lain.
"Tapi beberapa kabupaten belum siap dokumen RAD-nya, makanya dalam rangka penyusunan RAD ini kami harapkan masukan sehingga terpenuhi matrik seperti kabupaten lainnya di Riau yakni Siak dan Rohul," kata Harry.
Berbagai pihak yang hadir dan juga asosiasi pekebun memberikan masukan untuk RAD KSB Rohil dan selain dari pertemuan tersebut. Harry juga menegaskan agar masukan dapat disampaikan secara tertulis sehingga nantinya disusun bersama dari asosiasi, pemangku kebijakan dan lain-lain.
Editor : Rinaldi