BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) -- Insentif fiskal terkait inovasi-inovasi, kini tengah dilirik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Hal itu tergambar pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten Rohil, di aula pertemuan Kantor Bapperida Rohil di Bagansiapiapi, Selasa (14/4/2026).
"Penekanan sebenarnya kita wajibkan setiap OPD itu ada inovasinya, baru tahap awal. Kemudian eleson II, III wajib ada inovasi masing masing, karena ini terkait dengan kondisi keuangan di daerah yang terbatas, sehingga diiharapkan dengan punya inovasi ada pertimbangan dari pusat berupa penambahan dana kedepan melalui Bapperida," kata Kabid Riset dan Inovasi Daerah, Bapperida Rohil Delta Norantika SE MM.
Pemberian insentif fiskal itu diatur dalam Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang mengamanatkan penghargaan bagi pemerintah daerah yang inovatif.
Baca Juga: Sensus Ekonomi 2026 di Rohil Berlangsung Mei hingga Agustus
Dengan jenis inovasi mencakup inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi lainnya sesuai urusan pemerintahan.
Ditargetkan kata Delta, Rohil tidak menyandang predikat disclaimer. Ditargetkan ada inovasi yang baik, sekaligus memberikan perubahan untuk kemajuan di daerah. Inovasi baik di tingkat OPD, kecamatan, puskesmas dan lain-lain. "Dengan inovasi yang baik diharapkan jadi pertimbangan bagi pusat memberikan dana terkait inovasi," katanya.
Sementara ada sejumlah OPD yang menerima penghargaan terbaik dalam bidang inovasi, dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) yakni Setdakab Rohil, DPMPTSP Rohil, Bapperida dan harapan I dari Diskominfotiks Rohil, selain itu juga penghargaan diterima Puskesmas Bagan Batu dan Balai Jaya. "Semoga kedepan bisa lebih meningkat lagi capaiannya," kata Delta.
Editor : Rinaldi