BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memastikan penyaluran penghasilan tetap (siltap) bagi aparatur kepenghuluan untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari 2026, segera direalisasikan. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp16 miliar.
Kepastian tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil, H. Sarman Syahroni ST MIp menyikapi adanya pertemuan bersama pengurus Apdesi, PPDI, dan PABPDSI pada Kamis (30/4/2026) lalu.
Pertemuan itu membahas mekanisme penyaluran siltap desa yang selama ini menjadi perhatian para perangkat desa di Rohil. Dari hasil diskusi, disepakati bahwa pencairan siltap dua bulan akan mulai dilakukan pada Senin, 4 Mei 2026 ini.
Baca Juga: Wabup dan Kapolres Sebut Stok BBM Kuansing Aman, Masyarakat Diminta Tidak Panik
“Proses administrasi penyaluran sudah mulai kami kerjakan, bahkan meskipun di hari libur, agar dana ini bisa segera disalurkan,” kata Sarman, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, pada saat pertemuan berlangsung, pihaknya masih menunggu kepastian masuknya dana transfer dari pemerintah pusat ke kas daerah. Namun, pada siangnya dihari yang sama pada pertemuan tersebut, diketahui dana tersebut akhirnya masuk ke Kas Daerah (Kasda).
“Begitu dana masuk, kami langsung bergerak cepat menyiapkan langkah-langkah penyaluran,” jelasnya.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum Riau Ingatkan Pegawai Waspada Serangan Siber
Untuk memastikan kelancaran proses tersebut, BPKAD juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) agar penyaluran siltap atau dana Alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) dua bulan dapat dilakukan secara bersamaan.
Berdasarkan data, jumlah kepenghuluan di Kabupaten Rohil mencapai 169. Dengan kebutuhan anggaran siltap sekitar Rp8 miliar per bulan, maka total dana yang disiapkan untuk dua bulan mencapai Rp16 miliar.
Siltap ini mencakup gaji penghulu, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPkep), perangkat desa, serta RT dan RW.
Baca Juga: Peringati Hari Otda dan Hardiknas di Rohil, Kondisi Keuangan Daerah Jadi Tantangan
"Pemerintah daerah berharap pencairan ini dapat segera meringankan beban ekonomi aparatur desa yang selama ini menunggu realisasi pembayaran tersebut," katanya. (fad)
Editor : M. Erizal