BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Kalangan petani kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tengah menghadapi kondisi sulit menyusul anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Penurunan harga yang dinilai sangat drastis dan terjadi secara mendadak membuat para petani resah karena pendapatan mereka berkurang signifikan.
Salah seorang petani sawit di Bagansiapiapi (Kecamatan Bangko), Hendri (53) mengungkapkan, sebelumnya harga TBS di tingkat petani masih berada di kisaran Rp2.500 per kilogram. Sementara harga di pabrik kelapa sawit (PKS) berkisar Rp3.000 per kilogram.
Namun, sejak akhir Mei lalu, harga sawit tiba-tiba merosot hingga menyentuh angka sekitar Rp1.650 per kilogram. Penurunan tersebut terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali naik.
Baca Juga: Peringati HUT Ke-242 Pekanbaru, Wako Agung Berlakukan Penghapusan Denda Pajak Daerah hingga Agustus
"Biasanya kalau harga turun itu bertahap. Tiga hari turun Rp50, pekan berikutnya turun lagi Rp100, lalu biasanya naik kembali. Tapi sekarang sekali turun langsung sangat jauh. Ini yang membuat petani terkejut," ujarnya, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, penurunan harga yang terjadi kali ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Selain sangat tajam, para petani juga tidak mendapatkan informasi atau pemberitahuan yang jelas mengenai penyebab turunnya harga tersebut.
Akibat kondisi itu, pendapatan petani sawit ikut tergerus. Dengan rata-rata kepemilikan lahan satu hektare yang ditanami sekitar 120 batang sawit, produksi yang diperoleh petani tidak selalu stabil karena tidak semua pohon berbuah pada waktu yang sama.
Baca Juga: Polisi Cinta Petani, Bhabinkamtibmas Tagaraja Turun Langsung Pantau Pertumbuhan Jagung Warga
"Dalam kondisi normal, satu hektare lahan sawit dapat menghasilkan sekitar satu ton TBS per bulan. Dengan harga yang baik, petani masih bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp2 juta atau lebih setiap bulan," kata Hendri.
Namun setelah harga turun drastis, penghasilan mereka ikut menyusut sehingga semakin sulit untuk menutupi biaya perawatan kebun. Padahal, terangnya, biaya produksi yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Mulai dari pembelian pupuk yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, biaya penebasan, penyemprotan gulma, hingga perawatan area sekitar pohon sawit. Bagi petani yang memiliki lahan lebih luas, mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar tenaga kerja.
"Kalau kebun satu hektare mungkin masih bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau sudah beberapa hektare tentu harus memakai pekerja. Sementara harga sawit turun, biaya perawatan tetap berjalan," katanya.
Hendri juga menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah untuk menyikapi kondisi tersebut. Mereka berharap ada komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah, dinas terkait, perusahaan kelapa sawit, dan para pelaku tata niaga agar penyebab penurunan harga dapat diketahui secara jelas.
Menurutnya persoalan harga sawit tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kehidupan ribuan keluarga yang menggantungkan ekonomi dari sektor perkebunan.
"Kami berharap pemerintah daerah, terutama bupati dan dinas terkait, dapat memberikan perhatian serius. Setidaknya ada penjelasan kepada masyarakat mengenai penyebab turunnya harga dan langkah apa yang akan dilakukan untuk membantu petani," ungkapnya.
Baca Juga: Asap Masih Tebal, Pemadaman Karhutla di Rantau Bais Dilanjutkan Hari Ini
Selain itu, dirinya juga meminta adanya pengawasan terhadap rantai tata niaga sawit agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi sehingga merugikan petani di tingkat bawah. Sebab ketika harga di pabrik turun, dampaknya langsung dirasakan oleh para pengepul dan akhirnya beban terbesar tetap ditanggung oleh petani.
"Kalau pabrik sudah membeli murah, tentu pengepul juga membeli lebih murah lagi. Akhirnya yang paling merasakan dampaknya adalah petani. Kami hanya berharap harga bisa kembali stabil sehingga ekonomi masyarakat tidak semakin tertekan," katanya.
Menyikapi keluhan para petani terkait penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa hari terakhir, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Rohil bergerak cepat dengan menyurati seluruh perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah Rohil.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga TBS di tingkat petani sekaligus menghindari gejolak yang dapat merugikan pekebun kelapa sawit di Kabupaten Rohil.
Hal itu disampaikan Kepala DKPP Rohil Cicik Mawardi Athar, Kabid Perkebunan Ferry melalui Fungsional, Harry. Menurutnya melalui Bidang Perkebunan, DKPP telah mengirimkan surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas kepada seluruh perusahaan pengolahan TBS dan PKS di Rohil.
"Dalam surat tersebut, DKPP menegaskan tiga poin penting yang harus menjadi perhatian perusahaan," kata Harry, Selasa (2/6/2026).
Pertama, perusahaan diminta untuk tidak melakukan penurunan harga TBS secara sepihak dengan alasan penyesuaian terhadap regulasi baru. Kebijakan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi petani dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi para pekebun kelapa sawit yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor perkebunan.
Kedua, seluruh perusahaan pengolahan sawit dan PKS diwajibkan mengikuti harga pembelian TBS yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Ketentuan tersebut dinilai penting agar terdapat keseragaman harga di lapangan dan tidak terjadi perbedaan harga yang terlalu jauh antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
Ketiga, DKPP mengingatkan seluruh pelaku usaha perkebunan untuk bersama-sama menjaga stabilitas dan kondusivitas situasi di tengah masyarakat. Pasalnya, fluktuasi harga yang terjadi secara drastis dapat memicu keresahan di kalangan petani sawit yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
"Melalui Bidang Perkebunan, DKPP telah menyurati seluruh perusahaan perkebunan pengolahan TBS dan pabrik kelapa sawit di wilayah Rohil. Surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas dan berisi imbauan agar perusahaan tidak melakukan penurunan harga secara sepihak serta tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Riau," ujar Harry.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi yang saat ini dihadapi para petani sawit. Pemerintah berharap perusahaan dan petani dapat menjaga komunikasi yang baik sehingga situasi tetap kondusif.(fad)
Editor : Edwar Yaman