BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (Rohil) menetapkan dua tersangka berinisial MA dan Y dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil Tahun Anggaran 2025.
Penetapan tersebut dilakukan pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 18.00 WIB setelah penyidik melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang menyita perhatian publik, khususnya kalangan tenaga pendidik di Kabupaten Rohil.
Kajari Rohil Firdaus SH MHum MM MIKom melalui Kasi Intelijen Kejari Rohil Alfriwan Putra SH mengungkapkan MA diketahui menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK di lingkungan Disdikbud Rohill. Sementara tersangka Y merupakan Bendahara Pengeluaran.
Baca Juga: Pengucapan Sumpah PAW, Idris Gantikan Irwan Saputra di DPRD Kampar
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Alfriwan Putra, SH, menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan proses pencairan anggaran pembayaran TPP yang diperuntukkan bagi guru-guru PPPK di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
"Hasil penyidikan, pada November dan Desember 2025 Disdikbud Rohil melakukan pencairan anggaran TPP untuk para guru PPPK jenjang SD dan SMP. Dimana jumlah penerima yang tercatat mencapai 2.138 guru," kata Alfriwan didampingi Kasi Pidsus Wisnu N Wibowo SH MH.
Namun dalam pelaksanaannya, TPP untuk dua bulan tersebut diduga tidak pernah diterima oleh para guru penerima sebagaimana mestinya.
"TPP tersebut diduga dicairkan dan dinikmati oleh oknum di lingkungan Disdikbud Rohil tersebut," kata Alfriwan.
Baca Juga: Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan Berbasis Bukti, Kemenkum Riau Ikuti Policy Talks 2026
Kasus tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Penyidik Pidsus Kejari Rohil melalui proses pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga penetapan tersangka dan dalam proses penyidikan penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Di mana tim penyidik juga telah menyita uang sebesar Rp. 763 juta dari tersangka MA dan dokumen-dokumen terkait,
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 603 Jo pasal 20 huruf a atau ce UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1909 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Untuk kepentingan penyidikan, tersangka MA ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Rohil Nomor: PRINT-01/L.4.20/Fd.2/06/2026 dan tersangka Y ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/L.4.20/Fd.2/06/2026. Dan selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Kelas 2 A Bagansiapiapi selama 20 hari terhitung 22 Juni 2026 sampai 11 Juli 2026," kata Kasi Intelijen.
Baca Juga: Hasil SPMB Diumumkan, Pemprov Riau Siapkan 2.179 Kursi Bosda Afirmasi Swasta
Seiring dengan penetapan tersebut, kedua tersangka keluar dari ruangan pidsus Kejari Rohil dalam keadaan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan selanjutnya dibawa menuju ke lapas Kelas II A Bagansiapiapi di Ujung Tanjung.(fad)
Editor : Edwar Yaman