BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) -- Panitia khusus (Pansus) tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil), melakukan rapat pembahasan ranperda dengan dihadiri perwakilan dari kalangan perusahaan, di Bagansiapiapi, Selasa (23/6/2026) sore.
Pembahasan dipimpin Ketua Pansus Edison Jamil SAg MH dengan didampingi anggota, serta hadir Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi SE MIP dan Wakil Ketua Maston SH.
Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi menerangkan dengan keberadaan perda itu nantinya diharapkan untuk bisa menghimpun kalangan perusahaan yang beroperasi di Rohil dan dapat memberikan kepedulian terhadap kondisi yang ada di daerah.
Baca Juga: 29 Pejabat Eselon III Rohul Bersaing Rebut 8 Jabatan Kepala OPD, Ini Daftar Namanya
"Ini perlu guna meningkatkan kepedulian terhadap daerah, seperti kita ketahui bersama pada saat ini umumnya memang mengalami kondisi fiskal yang kurang baik," kata Basiran.
Dengan keberadaan semacam forum TJSL di Rohil, maka arah dari program tanggungjawab sosial perusahaan itu dapat dikelola semakin profesional, proporsional serta transparan.
"Sehingga diharapkan pemerintah daerah dalam hal ini dapat terbantu. Namun mengenai beberapa hal seperti cakupannya, saya harap setelah terbentuk forum nantinya ada semacam skala prioritas yang perlu disampaikan ke publik agar tidak terjadi miskomunikasi atau misinformasi," kata Basiran.
Baca Juga: Daihatsu Kumpul Sahabat Jadi Ruang Bahagia Masyarakat
Wakil Ketua DPRD Rohil Maston menegaskan TJSL itu dialokasikan dari keuntungan bersih yang diraih oleh pihak perusahaan, karena itu perlu diketahui bahwa bagi perusahaan yang memberikan kontribusi adalah perusahaan yang kategori sehat, bukan yang dalam kondisi pailit atau merugi.
"Nantinya forum tersebut akan di SK-kan oleh bupati, dan pelaksanaan dari program tersebut, bagaimana mekanismenya ditetapkan di forum. Semoga dengan kehadiran forum itu membawa kebaikan bagi semua," katanya.
Sementara Ketua Pansus Edison menegaskan pembentukan forum akan dilakukan seiring dengan pembahasan ranperda yang dilakukan melibatkan berbagai pihak terkait.
Baca Juga: Rakor dengan KPK, Kejati Riau Dipastikan On The Track Tangani Kasus Korupsi
"Bila terbentuk forumnya, maka setelah pelaksanaan dari kegiatan TJSL tentunya dewan juga melakukan pengawasan secara melekat. Kami ingin bagaimana dengan adanya perda nanti akan dapat memaksimalkan peran dari TJSL perusahaan tersebut," katanya.
Kegiatan itu dihadiri perwakilan dari kalangan perusahaan serta dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Rohil. Dimana dari MKA LAMR Rohil Datuk Adharsam menambahkan agar setiap butir dari poin yang dibahas dapat diperhatikan dengan bersungguh-sungguh agar memberikan manfaat bagi daerah.
Ia mengingatkan jangan sampai terjadi program TJSL yang harusnya dibedakan dari kegiatan internal perusahaan justeru dicampur adukkan sebagai program TJSL juga. Seperti pembinaan, pendidikan untuk anak-anak dari karyawan perusahaan, pembangunan fasilitas di lingkungan perusahaan yang mana hal itu merupakan program internal perusahaan itu sendiri. "Hal seperti ini harus dipisahkan sehingga yang namanya program TJSL itu benar-benar tepat sasarannya sesuai dengan ketentuan," kata Adharsam.
Editor : Rinaldi