BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil memberikan penjelasan secara lebih rinci terkait perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Cindy Rahmadani SE mengatakan APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai kumpulan angka pendapatan dan belanja. Menurutnya, APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mencerminkan kondisi riil daerah.
"Fraksi Golkar memandang APBD bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja, tetapi merupakan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat," kata Cindy.
Baca Juga: Wako Agung Nugroho Dorong Gizi Keluarga Pekanbaru Terpenuhi lewat Konsumsi Ikan
Ia menegaskan, perubahan APBD harus disusun berdasarkan perubahan kondisi fiskal daerah, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebutuhan riil masyarakat.
Dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah, Fraksi Golkar mencatat pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 diperkirakan sebesar Rp2,378 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp2,382 triliun.
Selain itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp3,9 miliar lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan di antaranya berupa penyertaan modal daerah kepada PT BPR Rohil sebesar Rp200 juta.
Baca Juga: Job Fair Rohul: PTPN IV dan Awal Bros Buka Banyak Lowongan untuk Lulusan SMA/SMK dan Sarjana
Di tengah postur perubahan anggaran tersebut, Fraksi Golkar menilai penjelasan mengenai perkembangan pendapatan daerah, khususnya PAD, menjadi hal penting untuk memastikan target yang ditetapkan benar-benar realistis.
Cindy mengatakan pihaknya ingin mengetahui secara jelas realisasi PAD hingga semester pertama 2026 maupun posisi terakhir sebelum Perubahan APBD ditetapkan.
"Berapa realisasi PAD sampai dengan semester pertama atau sampai dengan posisi terakhir sebelum Perubahan APBD ditetapkan, dan berapa target PAD yang realistis dapat dicapai sampai akhir tahun?” ujarnya.
Baca Juga: Spanyol Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan Menjadi 39 Laga Usai Tumbangkan Inggris di Wembley
Selain mempertanyakan capaian PAD, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah menjelaskan sektor pajak dan retribusi daerah yang mengalami peningkatan maupun penurunan.
Menurut Cindy informasi tersebut penting untuk melihat sektor mana yang selama ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan sektor mana yang masih membutuhkan perhatian serta pembenahan.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi PAD yang dinilai belum tergarap secara maksimal. Bagi Fraksi Golkar, peningkatan PAD harus dilakukan dengan memperbaiki tata kelola dan sistem pelayanan, bukan dengan sekadar meningkatkan beban masyarakat.
Cindy menyebut sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain penyederhanaan administrasi, perbaikan sistem, pemutakhiran data, digitalisasi pelayanan, serta optimalisasi berbagai potensi ekonomi daerah.
Baca Juga: BPBD Kampar Imbau Warga Waspadai Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang
"Peningkatan PAD harus dilakukan melalui penyederhanaan administrasi, perbaikan sistem, pemutakhiran data, digitalisasi pelayanan dan optimalisasi potensi ekonomi daerah, bukan semata-mata dengan menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Golkar berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi juga memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat Rohil.
Dengan demikian, perubahan anggaran yang ditetapkan nantinya diharapkan mampu mencerminkan kondisi fiskal daerah sekaligus mendukung program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Sebelumnya DPRD Rohil mengelar paripurna penyampaian nota perubahan APBD 2026, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi serta tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi tersebut, Jumat (25/9/2026) malam.
Setelah paripurna itu diagendakan pelaksanaan pembahasan Bersama antara tim banggar/komisi DPRD Rohil Bersama TAPD dan OPD terkait pemda Rohil. Saat ini proses pembahasan tersebut masih berlangsung, guna mengejar tuntasnya untuk pengesahan APBD perubahan yang mesti dituntaskan hingga 30 September ini.(fad)
Editor : Edwar Yaman