BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil memberikan penjelasan secara lebih rinci terkait perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Cindy Rahmadani SE mengatakan, APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai kumpulan angka pendapatan dan belanja. Menurutnya, APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mencerminkan kondisi riil daerah.
“Fraksi Golkar memandang APBD bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja, tetapi merupakan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Cindy.
Baca Juga: Fraksi Golkar Minta Pemkab Rohil Jelaskan Realisasi dan Target PAD 2026
Ia menegaskan, perubahan APBD harus disusun berdasarkan perubahan kondisi fiskal daerah, perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, serta kebutuhan riil masyarakat.
Dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah, Fraksi Golkar mencatat pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 diperkirakan sebesar Rp2,378 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp2,382 triliun.
Selain itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp3,9 miliar lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan di antaranya berupa penyertaan modal daerah kepada PT BPR Rohil sebesar Rp200 juta.
Baca Juga: Bupati Rohil Sampaikan Nota Keuangan Ranperda Perubahan 2026
Di tengah postur perubahan anggaran tersebut, Fraksi Golkar menilai penjelasan mengenai perkembangan pendapatan daerah, khususnya PAD, menjadi hal penting untuk memastikan target yang ditetapkan benar-benar realistis. Cindy mengatakan pihaknya ingin mengetahui secara jelas realisasi PAD hingga semester pertama 2026 maupun posisi terakhir sebelum Perubahan APBD ditetapkan.
“Berapa realisasi PAD sampai dengan semester pertama atau sampai dengan posisi terakhir sebelum Perubahan APBD ditetapkan, dan berapa target PAD yang realistis dapat dicapai sampai akhir tahun?” ujarnya.
Selain mempertanyakan capaian PAD, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah menjelaskan sektor pajak dan retribusi daerah yang mengalami peningkatan maupun penurunan.(fad)
Editor : Arif Oktafian