BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-27 Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) digelar di Gedung DPRD Rohil, Ahad (4/10/2026).
Momentum peringatan hari jadi kabupaten tersebut menjadi ajang refleksi perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, dan seluruh elemen masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rohil Ilhammi STrKeb dan dihadiri Bupati Rohil H Bistamam, Wakil Bupati Rohil Jhony Charles BBA MBA, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi, mantan Bupati Rohil Annas Maamun, dan Suyatno AMp, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Baca Juga: PETI di Sungai Kuantan Marah di Cerenti, Berulangkali Ditertibkan Tak Jera
Dalam sambutannya, Ilhammi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dalam peringatan hari jadi ke-27 Kabupaten Rohil tersebut. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum hari jadi sebagai penguat semangat kebersamaan dalam membangun daerah.
Menurutnya, keberadaan Kabupaten Rohil patut disyukuri dan harus diisi dengan kerja-kerja produktif demi mewujudkan masa depan yang lebih baik. Kepentingan masyarakat, katanya, harus senantiasa ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun golongan.
Ia menegaskan, berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah saat ini membutuhkan sinergi dan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi agar program pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Jelang Duel Semen Padang vs PSPS Pekanbaru, Begini Prediksinya!
"Salah satu tantangan yang menjadi perhatian DPRD adalah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah (TKD). Kondisi tersebut turut memengaruhi kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan," katanya.
Penurunan transfer ke daerah, ditambah keterbatasan penerimaan dari sumber daya alam dan pendapatan asli daerah (PAD), membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas. Dampaknya, pemerintah harus melakukan penyesuaian prioritas belanja, termasuk dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Ilhammi mengingatkan, kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya menghadirkan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Jika Terwujud, Kuansing Bakal Punya 3 Sekolah Megah dari APBN. 2 Sekolah Tunggu Persetujuan Pusat
Di antaranya, penurunan daya beli, tertundanya sejumlah proyek infrastruktur, serta berkurangnya omzet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) apabila belanja pemerintah tidak mampu memberikan efek penggerak ekonomi secara optimal.
"Kami mendorong Pemkab Rohil agar semakin cermat, efektif, dan selektif dalam menggunakan anggaran. Belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang produktif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya.
Selain mengoptimalkan kemampuan fiskal daerah, Ilhammi juga menilai dukungan Pemerintah Provinsi Riau sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di Rohil, terutama pada sektor-sektor yang belum dapat ditangani secara maksimal melalui APBD kabupaten.
Baca Juga: Beri Penghargaan, Kapolres Pelalawan Apresiasi Kontribusi PT THIP dalam Penanganan Karhutla
Ia turut mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar proaktif menjemput peluang program pembangunan yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dengan demikian, keterbatasan anggaran daerah tidak menjadi penghalang bagi upaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, Ilhammi juga memaparkan pelaksanaan tugas DPRD Rohil selama tahun sidang berjalan. Memasuki tahun kedua masa jabatan anggota DPRD periode 2024–2029, lembaga legislatif tersebut berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam fungsi legislasi, DPRD telah membahas tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) disetujui menjadi peraturan daerah serta satu ranperda yang berkaitan dengan rekomendasi.
Baca Juga: Tim PKM PGSD FKIP Unri Gelar Workshop Deep Learning Matematika Berbasis BM
Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan berbagai agenda bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD), rapat dengan badan anggaran dan pihak terkait, serta pertemuan untuk menampung aspirasi masyarakat dan membahas persoalan yang berkembang di tengah publik.
Pengawasan juga dilakukan terhadap pelaksanaan keputusan kepala daerah dan berbagai kebijakan pemerintah daerah agar tetap berjalan sesuai ketentuan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pada fungsi anggaran, DPRD bersama pemerintah daerah membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), APBD murni, hingga APBD Perubahan.
Baca Juga: Tim PKM PGSD FKIP Unri Gelar Workshop Deep Learning Matematika Berbasis BM
Ilhammi menegaskan, berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan DPRD kepada pemerintah daerah merupakan bagian dari tanggung jawab moral lembaga legislatif dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Rohil.
Sementara itu, Bupati Rohil H Bistamam apresiasi kepada masyarakat atas komitmen dan kerja sama dalam mendukung pembangunan Kabupaten Rohil.
Bistamam juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran pimpinan daerah dan seluruh pihak yang selama ini telah menjalin kerja sama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Baca Juga: Bentrok Kelompok Masyarakat dengan Sekuriti di Muara Basung, Mess serta Kendaraan Dirusak Massa
"Perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut hendaknya tidak menghilangkan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan yang sama, yakni memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyampaikan bahwa Kabupaten Rohil memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian Provinsi Riau, terutama melalui potensi sumber daya alam yang dimiliki.
Ia menyebutkan, berdasarkan data tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rohil berada pada angka 7,07 poin Sementara tingkat kemiskinan berada pada kisaran 7 persen atau sekitar 55 ribu jiwa.
Baca Juga: Kecelakaan Maut Sepeda Motor vs Pikap di Pematang Duku, Satu Orang Tewas Mengenaskan
"Data tersebut, tidak semata-mata untuk membandingkan capaian satu daerah dengan daerah lainnya. Lebih dari itu, data tersebut perlu menjadi dasar untuk mengidentifikasi persoalan dan menentukan bidang pembangunan yang membutuhkan perhatian bersama," katanya.
Syahrial menekankan pentingnya memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membenahi infrastruktur, serta memperluas upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, pembangunan perlu dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kewenangan masing-masing pemerintahan, kemampuan anggaran, serta tingkat kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Kompak Umumkan di Instagram, Aktris Haruka Fukuhara Dinikahi Bintang Timnas Jepang Takefusa Kubo
Ia mencontohkan adanya dukungan pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit, termasuk rencana pembangunan ruas jalan di kawasan Mahato dan Mangala sepanjang sekitar 8,9 kilometer dengan anggaran kurang lebih Rp97 miliar.
Dalam pemaparannya, ia juga menyinggung rencana penganggaran lanjutan pada 2027. Rincian teknis dan skema pendanaannya perlu mengacu pada dokumen resmi program terkait.
Selain infrastruktur jalan, Pemprov Riau turut mendorong revitalisasi fasilitas pendidikan, khususnya sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Dukungan terhadap program Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Baca Juga: Kapolda Irjen Arman Siap Implementasikan Program Kapolri, Buat Polisi Lebih Dekat dengan Masyarakat
Ia berharap pemerintah kabupaten dapat terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar program-program strategis yang dibutuhkan masyarakat Rohil dapat direalisasikan secara bertahap.
Mantan Bupati Rohil Suyatno AMp yang turut hadir dalam peringatan tersebut mengharapkan Kabupaten Rohil terus berkembang dan mampu mencapai kemajuan yang lebih pesat pada masa mendatang.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan jasa para pejuang dan tokoh yang telah berperan dalam proses pembentukan Kabupaten Rohil.
Baca Juga: Pertama Digelar, 16 Tim Siap Memperebutkan Piala IKTS MLBB
"Perjalanan panjang pembentukan daerah harus menjadi pengingat bagi seluruh generasi untuk menjaga hasil perjuangan tersebut melalui kerja nyata, persatuan, dan komitmen membangun daerah," katanya.
Pantauan selama kegiatan paripurna berlangsung diikuti ratusan orang dari berbagai unsur. (fad)
Editor : M. Erizal