BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) - DPRD Rokan Hilir (Rohil) telah mengesahkan APBD Perubahan Rohil Tahun Anggaran (TA) 2026, dengan angka Rp2,3 triliun lebih, sementara sebelumnya (murni) sebesar Rp2,5 triliun lebih. Terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp222miliar lebih.
Sedangkan belanja daerah, disepakati Rp2,382 miliar, dari sebelumnya Rp2,222miliar atau belanja daerah bertambah Rp160 miliar lebih.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan bersumber dari SILPA tahun sebelumnya, ditetapkan Rp3,969juta lebih. Angka ini sesuai dengan LHP BPK RI, sementara untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah padda BPR Rohil diteapkan Rp200juta. sehingga SILPA tahun berkenaan pada APBD-P menjadi 0 rupiah.
Baca Juga: Soal Prioritas Tunda Bayar, Kepala BPKAD Rohil Sebut APBD-P Masih Dibahas Pemprov Riau
Ada empat program prioritas yang disepakati pemda melalui TAPD dan DPRD Rohil, yakni penyelesaian kewajiban tunda bayar 2025, pengembalian kegiatan prioritas yang tertunda akibat pergeseran anggaran, pemenuhan kewajiban pemda terhadap pembiayaan BPJS Kesehatan dan pemenuhan kewajiban DBH sawit sebagaimana kebijakan pendamping.
Terpisah ditanyakan soal prioritas terkait tunda bayar, Kepala BPKAD Rohil M Fauzi SIP MSi MH mengatakan, saat ini masih dalam proses menunggu rekomendasi dari pemerintah provinsi menyangkut APBD Perubahan Rohil 2026. “Saat ini masih menunggu rekomendasi dari pemprov terkait perubahan APBD,” katanya, Kamis (15/10).
Menurutnya setelah rekomendasi, nantinya akan dilakukan evaluasi kembali sesuai dengan hasil rekomendasi yang diberikan. “Prosesnya masih berjalan,” katanya.
Baca Juga: Revitalisasi Sekolah Terbanyak, Disdikbud Rohil Targetkan Tak Ada Sistem Dobel Sif
Ditanyakan terkait prioritas yang disepakati bersama pemda dan DPRD khususnya prioritas tunda bayar, berapa besaran anggaran yang disiapkan untuk menuntaskan tunda bayar, berapa jumlah kegiatan yang akan diselesaikan, Fauzi tidak memberikan tanggapan.(fad)
Editor : Arif Oktafian