Pekerja Jasa Konstruksi Wajib BPJS

Engki Prima Putra • Dipublikasikan Kamis, 4 Juli 2024 | 11:11 WIB
Plt Kadis Perkim Rohul Anton ST MM (empat kiri) menyerahkan secara simbolis kartu sertifikat kepesertaan jasa konstruksi dari BPJS Ketenaga­kerjaan kepada mandor proyek pembangunan lanjutan
Plt Kadis Perkim Rohul Anton ST MM (empat kiri) menyerahkan secara simbolis kartu sertifikat kepesertaan jasa konstruksi dari BPJS Ketenaga­kerjaan kepada mandor proyek pembangunan lanjutan

PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Rohul melalui Dinas PUPR tahun ini mewajibkan penyedia barang/jasa maupun kontraktor yang melaksanakan proyek pemerintahan yang di danai melalui APBD, APBN di Kabupaten Rohul, para pekerjanya wajib terdaftar di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Khususnya tenaga kerja bidang jasa konstruksi, harus mendapatkan perlindungan sosial melalui program Jamintan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Hal itu menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM.

‘’Mengingat pekerja jasa konstruksi memiliki risiko pekerjaan yang tinggi dilapangan, sehingga kontraktor induk maupun sub-sub kontraktor sebagai pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya kedalam program JKK dan JKM, dengan tujuan untuk melindungi seluruh pekerja konstruksi dari risiko pekerjaan,’’ ungkap Plt Kadis Perkim Rohul Anton ST MM kepada wartawan, Selasa (2/7) petang.

Hal ini disampaikannya, usai menyerahkan secara simbolis kartu sertifikat kepersertaan jasa konstruksi yang dikeluarkan BJPS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja konstruksi proyek lanjutan pembangunan Gedung DPRD Rohul di Jalan Lingkar Km 4 Pasirpengaraian.

Dia mengaku, PT Melayu Riau, selaku kontraktor pelaksana jasa kontruksi pembangunan Gedung DPRD Rohul, yang pertama telah mendaftarkan sekitar 150 an pekerja jasa konstruksi kedalam program JKK dan JKM dari BPJS Ketenagakerjaan.

Selain PP Nomor 44 tahun 2015, lanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2019 mengamanatkan hal tersebut. Dimana penyedia diwajibkan mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai standar kerja penyedia jasa konstruksi. Aturan ini berlaku baik bagi kontraktor induk maupun subkontraktor.

Anton mengatakan, Pemkab Rohul telah bekerjasama dengan BJPS Ketenagakerjaan dalam mendorong ASN dan Non ASN terdaftar kedalam program JKK dan JKM.

‘’Pekerja bidang jasa konstruksi pembangunan lanjutan Gedung DPRD Rohul senilai Rp36 miliar mendapatkan perlindungan melalui program JKK dan JM hingga nanti masa pemeliharaan proyek strategis daerah ini pada tahun 2025 mendatang,’’tutur­nya.(gus)

Editor : RP Arif Oktafian
pemkab rohul bpjs ketenagakerjaan Pekerja Jasa Konstruksi dinas pupr