ROKAN HULU (RIAUPOS.CO) - DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) meminta pemerintah daerah dapat mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang telah diserap dari hasil reses 45 anggota DPRD Rohul di 4 (empat) daerah pemilihannya (Dapil) yang tersebar di 16 kecamatan.
Dengan harapan apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat di 16 kecamatan terutama pembangunan infrastruktur dasar masyarakat, jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, UMKM mendapat skala prioritas oleh pemerintah daerah pada penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan RAPBD Rohul tahun 2026 mendatang.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini terkait tindaklanjut hasil rapat paripurna DPRD tentang penyampaian laporan reses pimpinan dan anggota DPRD Rohul masa sidang kedua tahun 2025 di Gedung DPRD Rohul, Selasa (29/4).
Menurutnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun dari hasil reses, mayoritas yang mendesak kebutuhan infrastruktur seperti pembangunan jalan produksi, jalan lingkungan desa, jembatan, pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, sanitasi, pertanian, perkebunan serta dukungan sektor UMKM yang harus mendapat perhatian secara bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Rohul.
‘’Aspirasi masyarakat yang diserah oleh pimpinan dan anggota DPRD Rohul di 4 dapil, dianggap sebagai kebutuhan riil yang harus mendapatkan skala prioritas dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program kerja dan penganggaran oleh Pemkab Rohul,’’ ujar politisi PDI-Perjuangan Rohul itu.
Menyikapi laporan hasil reses tersebut, Asisten II Setdakab Rohul Drs H Ibnu Ulya MSi mewakili Bupati Rohul Anton ST MM, menyatakan, pemerintah daerah akan menampung seluruh aspirasi masyarakat yang telah diserap oleh wakil rakyat dalam pelaksanaan reses di Rohul.(epp)
Editor : Arif Oktafian