PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Bupati Rokan Hulu (Rohul) Anton ST MM mengingatkan seluruh perbankan yang beroperasi di wilayahnya untuk membatasi skema pemberian pinjaman kredit kepada aparatur sipil negara (ASN). Baik PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya yang memotong gaji hingga 100 persen.
Skema tersebut, dinilainya memberikan dampak negatif terhadap kedisiplinan dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul.
Menurut Bupati Anton, fenomena ASN di lingkungan Pemkab Rohul yang menjadikan SK sebagai jaminan untuk pinjaman bank dengan angsuran yang memotong habis gaji setiap bulan masih terjadi sampai saat ini.
Hal ini, katanya, membuat pegawai kehilangan ruang gerak secara finansial, sehingga itu dapat mempengaruhi menurunnya semangat kerja dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan publik.
''Masih banyak ASN di Rohul meminjam ke bank dengan mengadaikan SK, tapi potongan angsuran mencapai 100 persen dari gaji. Ini membuat mereka kesulitan secara finansial, dan akhirnya berdampak pada penurunan kinerja, disiplin serta tanggung jawab mereka sebagai abdi negara saat melaksanakan tugas,” ungkap Bupati Anton kepada Riaupos.co, Senin (30/6/2025) usai menyerahkan secara simbolis SK Pengangkatan 1.461 PPPK Tahap I Tahun 2024 di halaman Kantor Bupati Rohul.
Bupati Anton secara tegas meminta pihak perbankan untuk membatasi jumlah angsuran kredit maksimal 50 persen dari total gaji ASN yang diterima setiap bulannya. Dengan batasan ini, ASN masih memiliki sisa pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga serta biaya operasional kerja sehari-hari.
“Kami tidak melarang ASN meminjam, tapi jangan sampai seluruh gaji mereka habis untuk angsuran. Minimal sisakan 50 persen gaji untuk biaya hidup dan operasional,” jelas mantan Kadis PUPR Rohul yang mengaku banyak penerima keluhan ASN setiap bulannya.
Bupati Anton mengaku, Pemkab Rohul telah menyampaikan imbauan kepada sejumlah bank, seperti Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan BPR Rohul, agar tidak lagi memberikan kredit dengan skema potong gaji 100 persen. Bank diminta menyesuaikan plafon pinjaman berdasarkan kemampuan finansial ASN.
“Kita sudah sampaikan langsung ke Pimpinan BRKS, BRI dan BPR Rohul agar skema potong gaji penuh (100 persen) itu dihentikan. Dibatasi maksimal 50 persen, sehingga ASN masih punya sisa dari gajinya untuk memenuhi kebutuhan,” sebutnya.
Baca Juga: Alami Kenaikan, Berikut Update Harga BBM Riau per Juli 2025
Anton menegaskan kebijakannya membatasi pinjaman kredit ASN dengan skema 50 persen ke perbankan, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moralnya sebagai kepala daerah terhadap ASN di lingkungan Pemkab Rohul.
Dia berharap para pegawai tetap fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa terbebani tekanan ekonomi dari pinjaman yang harus ditutupi setiap bulannya.
“Kami ingin ASN bisa bekerja optimal, tidak stres karena memikirkan masalah keuangan. Jangan sampai pekerjaan terbengkalai karena memikirkan gaji habis dipotong untuk angsuran bank. Kondisi ini tentu akan menyurutkan semangat ASN untuk bekerja,” tutup Bupati Anton.(epp)
Editor : Edwar Yaman