ROKAN HULU (RIAU POS) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tengah menyiapkan strategi Perisai (Pencegahan Radikalisme dan Intoleransi Satukan Asa demi Integrasi).
Program ini merupakan terobosan daerah dalam memperkuat harmoni sosial, memperkokoh nilai kebangsaan, serta mencegah penyebaran paham radikal dan intoleran di tengah masyarakat.
Strategi ini diinisiasi oleh Kaban Kesbangpol Rohul Suharman Nasution SPi MM yang juga merupakan proyek perubahan dalam rangkaian sebagai peserta pendidikan pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XX Tahun 2025 di BPSDM Padang.
Suharman menegaskan kehadiran Perisai Rohul adalah bentuk respon konkret pemerintah daerah dalam mendeteksi dini fenomena intoleransi dan potensi infiltrasi paham radikal yang mengancam keutuhan bangsa, termasuk di tingkat lokal.
"Rokan Hulu yang dikenal dengan julukan Negeri Seribu Suluk, sebagai daerah Melayu menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya. Keragaman harus menjadi kekuatan, bukan ancaman. Melalui strategi Perisai Rohul, kami membangun sistem deteksi dini, edukasi dan kolaborasi lintas sektor agar daerah ini tetap aman, damai dan rukun," jelas Suharman Nasution kepada Riaupos.co, Senin (27/10/2025) di Kantor Bupati Rohul.
Mantan Kepala BPKAD Rohul itu menjelaskan, beberapa tahun terakhir muncul sejumlah gejala sosial seperti perilaku intoleran di sekolah, penurunan pemahaman nilai kebangsaan hingga indikasi jaringan radikalisme di ruang digital.
Karena itu, Perisai Rohul disusun sebagai pendekatan terstruktur, sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ideologi masyarakat. Strategi ini, kata Suharman, mengusung tiga langkah utama.
Satu, Deteksi Dini melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat yang melibatkan unsur TNI/Polri, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah desa. Dua, Pemetaan Kerawanan Berbasis Data dan Digitalisasi, untuk memperkuat pengambilan kebijakan berbasis bukti dan memudahkan identifikasi wilayah rawan penyebaran paham radikal. Tiga, Edukasi Publik, dengan kampanye toleransi di sekolah, media sosial, lembaga pendidikan dan ruang-ruang sosial masyarakat.
Selain program lapangan, Suharman mengaku tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan Radikalisme dan Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Regulasi ini nantinya akan menjadi payung hukum daerah agar upaya pencegahan berjalan berkelanjutan dan tidak bersifat seremonial semata. "Sekarang Ranperbup nya sedang tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Riau," katanya.
Sementara itu, Bupati Rohul Anton ST MM saat dikonfirmasi Riaupos.co, Senin (27/10/2025), memberikan dukungan penuh langkah strategi Perisai Rohul yang dilakukan Badan Kesbangpol.
Dijelaskannya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik dari paham luar yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. "Kita apresiasi yang tinggi kepada Kaban Kesbangpol Rohul Suharman, peserta diklat PKN II yang telah menyusun proyek perubahan dengan tema Radikalisme dan Intoleransi. Program ini sangat relevan dengan tupoksi OPD terkait dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Kami akan mendukung penuh keberlanjutan dan pengembangan strategis ini demi memperkuat ketahanan ideologi bangsa," jelasnya.
Orang nomor satu Rohul itu ingin memastikan, setiap warga merasa aman dan bangga hidup dalam keberagaman. "Pemerintah daerah akan terus mengedepankan upaya edukatif, preventif, dan kolaboratif untuk menjaga daerah ini dari paham-paham yang bisa memecah persatuan di tengah masyarakat Rohul," tegasnya.
Editor : Rinaldi