PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) --Capaian membanggakan kembali diraih Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Desa Pasir Luhur, Kecamatan Kunto Darussalam, sukses mencatat prestasi gemilang setelah meraih nilai kategori Istimewa dengan skor 96,50 dalam penilaian Desa Antikorupsi oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Riau, Selasa (28/10/2025).
Penilaian tersebut menempatkan Desa Pasir Luhur sebagai salah satu dari 10 desa di Provinsi Riau yang dinilai layak menjadi calon percontohan Desa Antikorupsi tahun 2025, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul di bawah kepemimpinan Bupati Anton dan Wakil Bupati H Syafaruddin Poti dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas.
Kegiatan penilaian tersebut dihadiri langsung Bupati Rohul Anton ST MM didampingi Plt Inspektur Inspektorat Rohul Abe Efendi Azim SSTP MPA CPPA, Plt Kadis PMD Prasetyo MIp, Kades Pasir Luhur Soleman beserta perangkat desa.
Sementara dari Pemerintah Provinsi Riau hadir Kadis PMD-Dukcapil Riau Mhd Firdaus SE MM, perwakilan Inspektorat dan Diskominfotik Riau, serta Tim Penilai KPK RI yang terdiri dari Firlana Ismayadin, Herlina Jeane Aldian dan Yuniva Tri Lestari sebagai analis pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam sambutannya, Bupati Anton menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada tim penilai dari KPK RI dan Pemerintah Provinsi Riau. Ia menegaskan, kehadiran tim penilai menjadi dorongan besar bagi seluruh perangkat pemerintahan di Rohul untuk terus memperkuat integritas dan akuntabilitas publik.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, saya mengucapkan selamat datang kepada tim penilai KPK RI dan Pemprov Riau di Desa Pasir Luhur. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun desa," ujar Bupati Anton.
Ia menilai, program Desa Antikorupsi tidak sekadar soal pencegahan penyimpangan, namun juga tentang membangun budaya jujur, gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Sebagai bentuk keseriusan, Anton mengungkapkan Pemkab Rohul tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Program Desa Antikorupsi, yang kini dalam tahap harmonisasi di tingkat provinsi sebelum disahkan.
"Perbup ini nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh desa se Rohul dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. Desa Pasir Luhur kami jadikan percontohan karena administrasi dan tata laksananya sudah sangat baik," tegas mantan Kadis PUPR Rohul itu.
Dari hasil penilaian tim KPK bersama Pemprov Riau dan Pemkab Rohul, Desa Pasir Luhur berhasil memperoleh skor akhir 96,50, meningkat signifikan dari nilai awal pemberkasan 82,50. Penilaian dilakukan melalui tahapan panjang sejak Juli 2025, mencakup evaluasi dokumen perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan serta pertanggungjawaban Dana Desa tahun anggaran 2023-2024.
Enam indikator utama yang dinilai meliputi tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pengelolaan keuangan desa serta kearifan lokal. Tim KPK juga melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah pembangunan yang dibiayai APBDes, seperti kantor pelayanan desa, jalan produksi pertanian, box culvert serta poskamling desa.
"Poin penting dalam penilaian ini adalah sejauh mana peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh warga," jelas Firlana Ismayadin koordinator tim penilai dari KPK.
Keberhasilan Desa Pasir Luhur ini, Bupati Anton berharap menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh desa di Rokan Hulu untuk memperkuat integritas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
"Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi desa lain di Rohul untuk menguatkan tata kelola yang bersih dan transparan. Harapan kami, gerakan Desa Antikorupsi dapat menyebar ke 139 desa tersebar di 16 kecamatan se Rohul. Sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, masyarakat berdaya saing dan daerah yang bermartabat," tutup Bupati Anton.
Editor : Rinaldi