PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) --Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) memastikan tidak ada lagi kendala dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat. Secara kewenangan daerah, telah hibahkan lahan bersertifikat seluas 6,8 hektar (Ha), administrasi rampung dan lokasi telah siap untuk dimulainya pembangunan fisik.
Kini, realisasi program strategis Presiden Prabowo Subianto itu, sepenuhnya bergantung pada keputusan dari kementerian terkait.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dissos P3A) Rohul April Liyadi SE MSi menyebutkan, Pemkab Rohul telah menyiapkan lahan seluas 6,8 hektare yang telah bersertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul.
Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemkab Rohul kembali menyampaikan dokumen lengkap ke Kemensos pada November 2025. "Seluruh administrasi sudah lengkap. Koordinasi dengan Satker Prasarana Strategis Riau di bawah Kementerian PUPR juga sudah dilakukan," jelasnya.
Saat ini, sebut April, usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Rohul telah masuk pembahasan tahap III di tingkat pusat, khususnya pada aspek perencanaan fisik. Namun, jadwal pembangunan belum ditetapkan.
"Kita masih menunggu. Kemungkinan akan ada survei ulang dan verifikasi teknis oleh Kementerian PUPR karena luasan lahan sekolah Rakyat berubah, meski titik lokasinya tetap," ujar April.
Dari sisi penerima manfaat, tegasnya, Pemkab Rohul memastikan tidak ada persoalan. Data calon peserta didik sudah tersedia di Kemensos RI, tinggal disesuaikan dengan kapasitas sekolah yang akan dibangun.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Rohul juga telah melakukan pembersihan lahan sejak Agustus 2025, sehingga lokasi siap digunakan kapan pun pembangunan dimulai. "Daerah sudah siap. Kapan dimulainya pembangunan fisik Sekolah Rakyat, sekarang keputusan ada di Pemerintah Pusat," tegas April.
Editor : Rinaldi