ROKANHULU (RIAUPOS.CO) - PELAKSANA Harian (Plh) Bupati Rokan Hulu (Rohul) H Syafaruddin Poti menegaskan Forum Perangkat Daerah (FPD) Kabupaten Rohul harus mampu mengakomodir program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar setiap program yang direncanakan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
FPD yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Rohul ini, merupakan bagian penting dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah sebelum dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Rohul.
‘’FPD ini menjadi wadah bagi seluruh pelaku pembangunan untuk duduk bersama, berdiskusi serta menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang,’’ ungkap Syafaruddin Poti usai membuka FPD Rohul Tahun 2027 di aula Kantor Bapperida Rohul, Kamis (12/3).
Dalam acara tersebut hadir Asisten II Setda Rohul Drs H Yusmar MSi, Plt Kepala Bapperida Rohul Simelmeri, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat se-Rohul.
Wabup mengakui, dalam forum ini, berbagai usulan masyarakat yang telah dihimpun melalui musrenbang tingkat kecamatan, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD, dipadukan dan dibahas bersama perangkat daerah. Tujuannya untuk merumuskan rencana kerja perangkat daerah (Renja-PD) yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rohul yakni pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pariwisata, serta pemerataan infrastruktur sesuai dengan tata ruang wilayah. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta kesiapsiagaan terhadap bencana.
Pelestarian adat dan budaya daerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, agamis dan religius. Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan serta perlindungan sosial. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transformasi digital serta tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, partisipatif dan taat hukum.(adv)
Editor : Arif Oktafian