PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Menjelang tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, Bupati Rokan Hulu (Rohul) Anton ST MM menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Rohul, Senin (30/3/2026) petang.
Penyampaian LKPj merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran, sekaligus menjadi bahan evaluasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini didampingi Wakil Ketua DPRD Rohul Mohd Aidi SH, Nono Patria Pratama SE dan H Forkot Lubis SH MH itu, dihadiri perwakilan Forkopimda, Sekda Rohul Muhammad Zaki SSTP MSi, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Rohul.
Dalam sambutannya, Bupati Anton mengapresiasi sinergi DPRD dan seluruh elemen masyarakat yang mendorong realisasi APBD Rohul Tahun 2025 mencapai 92,20 persen. Melalui penyampaian LKPj tepat waktu, diharapkan DPRD Rohul dapat membahas dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Rohul.
Demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Bupati Anton menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu atas kerja sama yang telah terjalin selama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sepanjang tahun 2025.
“Capaian ini merupakan hasil kerja sama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan target pembangunan daerah sesuai RPJMD Rohul Tahun 2021-2026,” ujarnya.
Orang nomor satu Rohul itu, menjelaskan, laporan anggaran dalam LKPj kepala daerah tersebut masih bersifat unaudited.
Karena saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati Anton menjelaskan secara umum, pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Rohul tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2,03 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,89 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dari total realisasi tersebut, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp1,63 triliun, disusul PAD sebesar Rp256,49 miliar.
Menurut Anton, arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada penguatan manajemen yang profesional, efisien dan transparan.
Selain itu, peningkatan pelayanan berbasis teknologi informasi juga terus dilakukan melalui penyederhanaan sistem serta kemudahan layanan pembayaran bagi masyarakat.
“Optimalisasi PAD terus kita dorong melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, APBD Rohul tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2,04 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,88 triliun.
Belanja tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.
Realisasi terbesar terdapat pada belanja operasi yang mencapai Rp1,35 triliun. Sedangkan belanja modal terealisasi sebesar Rp274,31 miliar dan belanja transfer sebesar Rp257,46 miliar.
Secara keseluruhan, capaian realisasi APBD Rohul Tahun 2025 sebesar 92,20 persen menunjukkan kinerja keuangan daerah yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rohul.
Anton menambahkan, ke depan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna menggali potensi pendapatan daerah, termasuk melalui dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dana bagi hasil (DBH), serta bantuan keuangan lainnya.
“Langkah ini penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” tegasnya (epp)
Foto Humas Setwan Rohul untuk Riaupos.co
Editor : Eka G Putra