PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Kebijakan dan intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) terhadap tata niaga kelapa sawit mulai menunjukkan hasil positif. Dalam tiga hari terakhir, pembelian harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) se Rohul terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan informasi harga TBS PKS se Kabupaten Rohul yang di himpun Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Rohul, Rabu (3/6/2026) pukul 14.00 WIB, sebanyak 22 PKS di Kabupaten Rohul kompak dengan telah membeli TBS dengan harga di atas Rp3.000 per Kilogram (Kg). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Dari 33 PKS yang terdata, sebanyak 22 PKS tercatat menaikkan harga pembelian TBS, sembilan PKS mempertahankan harga yang masih dibawah Rp3.000/Kg dan tidak ada PKS yang menurunkan harga dibandingkan hari sebelumnya, Selasa (2/6/2026) Harga tertinggi tercatat di PT RSM sebesar Rp3.500 per Kg, sedangkan kenaikan tertinggi terjadi di PT Padasa Kalda yang mencapai Rp300 per kilogram.
Namun hanya beberapa PKS yang tercatat membeli TBS kelapa awit sesuai harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau untuk pola kemitraan plasma. PKS tersebut di antaranya PT PSA, PT PISP 1, PT PISP 2, PT SAM 2. Sementara PTPN IV Regional 3 PKS Sei Rokan tidak melakukan pembelian TBS dari luar an hanya mengolah kebun inti sendiri.
Intervensi dan Kebijakan Pemkab Rohul dibuktikan dengan terbitnya Surat Bupati Rohul Nomor 500.2/SETDA-DISNAKBUN-UPK/239 tertanggal 26 Mei 2026 tentang Himbauan Menjaga Stabilitas Harga TBS Pasca Kebijakan Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) serta inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Wakil Bupati Rohul H Syafaruddin Poti SH MM.
Bupati Rohul Anton ST MM mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, adanya tren kenaikan pembelian harga TBS kelapa sawit oleh PKS di Kabupaten Rohul. Ini merupakan hasil dari komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan komunikasi intensif dengan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Rohul.
Baca Juga: Korban Kebakaran Seberang Tembilahan Terima Bantuan Logistik dan Uang Tunai
"Kami ingin memastikan petani mendapatkan harga yang lebih layak dan berkeadilan. Pemerintah daerah tidak tinggal diam, tetapi terus melakukan pengawasan dan komunikasi dengan pihak perusahaan agar harga pembelian TBS dapat mengikuti harga ketetapan Disbun Riau atau harga yang wajar," ujar Bupati Anton kepada Riaupos.co, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, berbagai langkah yang telah dilakukan Pemkab Rohul, mulai dari inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah PKS, rapat koordinasi bersama OPD terkait hingga penguatan kemitraan antara perusahaan dan petani, mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan harga sawit di tingkat petani.
"Kami mengapresiasi perusahaan yang sudah menyesuaikan harga pembelian TBS kelapa sawit sesuai ketetapan pemerintah. Namun di ingatkan agar seluruh PKS se Rohul etap berkomitmen memberikan harga yang wajar sesuai kondisi pasar dan memperhatikan kepentingan petani sebagai mitra strategis," tegasnya.
Baca Juga: Pelaku Belum Ditangkap, Korban Penembakan dan Pembacokan di Inhu Kembali Dirujuk ke Pekanbaru
Bupati Anton menegaskan, sektor perkebunan sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Rohul. Karena itu, pemerintah daerah akan terus hadir untuk memastikan ekosistem usaha sawit berjalan sehat dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
"Kesejahteraan petani merupakan prioritas kami. Ketika harga sawit membaik, daya beli masyarakat meningkat dan roda perekonomian daerah ikut bergerak. Karena itu, pengawasan terhadap tata niaga sawit akan terus kami lakukan secara berkelanjutan," katanya.
Di tengah tren kenaikan harga TBS yang mulai dirasakan petani, Anton mengingatkan para pengepul atau tauke sawit di Rohul agar tidak memanfaatkan momentum tersebut untuk mencari keuntungan berlebihan dengan menekan harga pembelian dari petani swadaya.
"Kami minta para tauke sawit juga mengikuti perkembangan harga yang ada. Jangan sampai harga di PKS sudah naik, tetapi petani masih menerima harga yang rendah. Selisih harga harus tetap dalam batas yang wajar sesuai biaya operasional dan transportasi," ujarnya.
Anton menegaskan pemerintah daerah akan terus memantau rantai tata niaga sawit dari tingkat petani, pengepul hingga PKS. Jika ditemukan praktik yang merugikan petani, Pemkab Rohul akan mengambil langkah pembinaan dan koordinasi dengan pihak terkait.
"Kami ingin manfaat kenaikan harga sawit ini benar-benar dirasakan oleh petani sawit swadaya. Jangan sampai keuntungan hanya dinikmati segelintir pihak. Petani harus menjadi pihak yang paling merasakan dampak positif dari membaiknya harga pembelian TBS oleh PKS di Rohul saat ini," tutup mantan Kadis PUPR Rohul itu.
Baca Juga: Debat SF Haryanto-Abdul Wahid di Ruang Sidang, Ini Percakapan Lengkapnya dalam Sidang
Sementara itu, Kadisnakbun Rohul CH Agung Nugroho STp MM membenarkan, mayoritas PKS di Rohul telah membeli TBS di atas Rp3.000 per kilogram pada Rabu (3/6/2026). Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi petani sawit setelah sebelumnya harga di sejumlah PKS masih berada di bawah angka tersebut.
Diakuinya, dari data yang dihimpun, sebanyak 23 PKS di Rohul membeli harga TBS diatas Rp3.000/Kg, sementara 10 PKS yang masih dibawah harga Rp3.000/Kg diantaranya, PT SJIC, PTPN IV Sei Intan (A4), PTPN IV Sei Tapung (A1), PTPN IV Sei Tabung (A2), PTPN IV Sei Intan (A1), GPH (A4), APSL, RAS (A3), PT GPH (A1), PT RAS (A1).
''Pemkab Rohul berharap tren kenaikan harga TBS dapat terus berlanjut dengan menyesuaikan ketetapan Disbun Riau atau dengan harga wajar. Sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani sawit di Rohul,'' pinta Agung. (epp)