PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) --Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dalam tiga pekan terakhir mendapat perhatian serius dari Bupati Anton ST MM.
Menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut, Bupati Rohul Anton ST MM langsung menemui manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Riau di Pekanbaru, Senin (8/6/2026), guna mencari solusi sekaligus memperjuangkan penambahan kuota BBM subsidi bagi Rohul melalui koordinasi dengan BPH Migas.
Langkah cepat itu dilakukannya di sela menghadiri agenda kegiatan Pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin persoalan kelangkaan BBM terus berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat hingga distribusi barang dan jasa di daerah.
Dalam beberapa pekan terakhir, lanjut Bupati Anton, antrean kendaraan roda dua, roda empat hingga kendaraan angkutan barang terlihat mengular di sejumlah SPBU yang ada di Rohul. Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat karena harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Bio Solar.
"Keluhan masyarakat mengenai antrean dan kelangkaan BBM Subsidi menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Karena itu kami datang langsung ke Pertamina untuk mencari solusi dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujar Bupati Anton menjawab Riaupos.co, Selasa (9/6/2026), terkait hasil pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga Riau di Pekanbaru.
Dari hasil pertemuan tersebut, pihak Pertamina menjelaskan penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Rohul saat ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Riau. Tingginya kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi distribusi BBM di daerah tersebut.
Baca Juga: Pemprov Riau Tak Rekrut Pegawai Tahun Ini
Selain tingginya konsumsi, posisi geografis Rohul yang berada di ujung jalur distribusi juga menjadi tantangan tersendiri. Armada pengangkut BBM kerap tiba di SPBU pada dini hari sehingga berdampak terhadap proses pengisian dan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Anton mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pasokan BBM subsidi yang sebelumnya mencapai sekitar 16 ton per hari, dalam tiga pekan terakhir kuota di SPBU dibatasi menjadi 8 ton per hari untuk masing-masing jenis BBM tertentu. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi ketersediaan BBM di sejumlah SPBU dan memicu antrean panjang kendaraan.
Kondisi itu, Pemkab Rohul akan berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina terkait usulan penambahan alokasi BBM subsidi untuk Kabupaten Rohul. "Kami akan memperjuangkan penambahan kuota BBM untuk Rohul. Harapan kami kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan normal kembali, sehingga antrean panjang kendaraan di SPBU yang terjadi bisa berkurang," kata mantan Kadis PUPR Rohul itu.
Baca Juga: Mentan Amran Siapkan Sejumlah Langkah Lindungi Harga Telur dan Peternak Rakyat
Selain memperjuangkan tambahan kuota, Bupati Anton menegaskan pentingnya pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Ia mengingatkan seluruh pengelola SPBU di Rohul agar mematuhi aturan dan tidak melayani praktik pelangsiran yang dapat merugikan masyarakat.
"Saya minta seluruh pengelola SPBU menjalankan aturan dengan baik. Jangan ada permainan yang menyebabkan distribusi BBM tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat Rohul," tegasnya.
Bupati Anton juga meminta aparat kepolisian menindak tegas oknum masyarakat yang dengan sengaja melakukan penimbunan maupun pelangsiran BBM ilegal yang berpotensi mengurangi pasokan bagi masyarakat umum.
Baca Juga: Diguyur Hujan, Karhutla di Kecamatan Rupat Padam
"Kami berharap aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penimbunan dan pelangsiran BBM ilegal di SPBU yang ada di Rohul. Kita ingin BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan, bukan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu," tutup Bupati Anton.
Editor : Rinaldi