ROKANHULU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Anton ST MM dan Wakil Bupati H Syafaruddin Poti SH MM, Pemkab Rohul berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-10 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Kabupaten Rohul. Capaian ini juga menjadi WTP pertama pada masa kepemimpinan Bupati Anton dan Wakil Bupati Syafaruddin Poti sejak dilantik memimpin Negeri Seribu Suluk pada 20 Februari 2025.
Opini WTP diumumkan langsung oleh Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI Dr Juska Meidy Enyke Sjam SE MM Ak, CSFA CertDA GRCE CFrA CIISA ERMCP CFE dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada sembilan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau, bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Kamis (18/6).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rohul Anton menerima LHP bersama Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini. Kabupaten Rohul menjadi salah satu dari sembilan daerah di Riau yang menerima hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025.
Selain Rohul, daerah lain yang meraih opini WTP menerima LHP yakni Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi dan Kota Dumai. Sebelum penyerahan LHP, Bupati Rohul Anton mendapat kehormatan untuk menyampaikan sambutan mewakili seluruh kepala daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati Anton menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif.
“Kami mewakili seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan secara profesional, independen dan objektif,” ujar Anton.
Menurutnya, laporan hasil pemeriksaan yang diterima pemerintah daerah bukan sekadar bentuk evaluasi, tetapi juga menjadi pedoman penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Baca Juga: Kasus Pembunuhan IRT di Rohul Masih Tahap Penyelidikan
“Laporan hasil pemeriksaan yang kami terima hari ini merupakan bahan evaluasi yang sangat penting dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik,” tambahnya.
Anton menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK secara tepat waktu dan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menyampaikan terima kasih kepada DPRD, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dan bersinergi sehingga Kabupaten Rohul kembali meraih opini WTP.(adv)
Editor : Arif Oktafian