PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Hal itu ditegaskan Komisi I DPRD Rohul yang meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar tetap mengoptimalkan patroli serta menggencarkan razia terhadap balap liar, kafe remang-remang hingga penginapan yang diduga disalahgunakan dan telah banyak dikeluhkan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Rohul bersama Satpol PP dan Damkar, Senin (13/7/2026). Komisi I menilai penegakan ketertiban umum harus tetap menjadi prioritas meski pemerintah daerah sedang menerapkan efisiensi anggaran.
Anggota Komisi I DPRD Rohul Mahmud SE, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait maraknya aksi balap liar, aktivitas di sejumlah kafe remang-remang, hingga dugaan penyalahgunaan wisma dan penginapan untuk kegiatan yang bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
"Komisi I menerima cukup banyak laporan masyarakat. Mulai dari balap liar yang sangat meresahkan hingga adanya dugaan penginapan dan wisma yang disalahgunakan untuk aktivitas negatif. Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti," ujar H Mahmud SE kepada Riaupos.co, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, aksi balap liar tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Beberapa titik yang menjadi perhatian Komisi I antara lain Jalan Tuanku Tambusai Pasirpengaraian, Jalan Lingkar Kilometer 4 Pasirpengaraian, Jalan Lingkar Ujung Batu, hingga kawasan Stadion Ujung Batu.
"Di Jalan Lingkar Ujung Batu sudah beberapa kali terjadi kecelakaan akibat balap liar. Ini tidak boleh dibiarkan karena sudah memakan korban dan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat," tegas Politisi PKS Rohul itu.
Selain balap liar, Mahmud memberikan kritik, terkait keberadaan sejumlah kafe remang-remang dan penginapan yang diduga menjadi lokasi aktivitas yang melanggar aturan dan norma serta tidak sesuai dengan julukan Rokan Hulu sebagai Negeri Seribu Sulul.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membutuhkan pengawasan lebih intensif melalui patroli dan razia yang dilakukan secara berkala. "Kami meminta Satpol PP tetap rutinkan patroli dan razia, menyisir kafe remang-remang, penginapan serta lokasi-lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar. Koordinasi dengan Polres Rohul maupun jajaran Polsek juga harus diperkuat agar penertiban berjalan lebih efektif," katanya.
Baca Juga: Dua Siswa MAN 1 Pekanbaru Wakili Indonesia di Olimpiade Sains Internasional di Turki dan Vietnam
Mahmud menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.
"Di tengah efisiensi anggaran, Satpol PP tetap harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menegakkan Perda. Jika diperlukan, lakukan inovasi agar patroli tetap berjalan secara maksimal dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien," ujarnya.
Mahmud berharap Satpol PP dapat terus hadir di tengah masyarakat melalui patroli rutin dan penegakan Perda yang konsisten sehingga berbagai aktivitas yang meresahkan dapat ditekan.
"Harapan kami, masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di lingkungan mereka," tutup Ketua Bapemperda DPRD Rohul itu. (epp)
Editor : M. Erizal