PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Meninggalnya Naufal Arrifa (9), murid SDN 011 Rambah Hilir yang menjadi korban akibat rusaknya ruas Jalan Provinsi Sontang-Duri, Kamis (30/7/2026) lalu, memicu gelombang kemarahan masyarakat di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).
Ribuan warga dari tiga desa, yakni Desa Sontang, Kasang Padang, dan Bonai yang berbatasan dengan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, turun ke lokasi jalan rusak menggelar aksi damai, Selasa (4/8/2026). Mereka mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera memperbaiki dan membangun ruas Jalan Sontang-Duri secara permanen, bukan lagi sekadar melakukan penanganan darurat.
Bahkan, massa memberikan ultimatum selama 14 hari kepada Pemprov Riau. Jika dalam waktu tersebut tidak ada langkah nyata, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sejak pukul 10.30 WIB, peserta aksi telah berkumpul di lapangan sepak bola Desa Sontang sebelum bergerak menuju titik kerusakan jalan dengan pengawalan aparat kepolisian. Aksi berlangsung damai hingga siang massa membubarkan diri.
Berbagai spanduk berisi kritik terhadap lambannya penanganan Jalan Provinsi Sontang-Duri dibentangkan massa. Di bawah terik matahari, warga tetap bertahan menyampaikan aspirasi sambil menunggu kehadiran pejabat Pemprov Riau. Namun hingga aksi berakhir, tidak satu pun perwakilan Pemprov hadir di lokasi.
Di sela-sela aksi, Ketua LKA Kecamatan Bonai Darussalam, Junaidi SE, menegaskan masyarakat tidak lagi menginginkan perbaikan sementara berupa penimbunan jalan.
"Kami meminta pemerintah membangun jalan ini secara permanen menggunakan rigid beton. Jalan Sontang-Duri ini sudah bertahun-tahun rusak, bahkan kini telah memakan korban jiwa. Kami tidak ingin ada korban berikutnya," tegas Junaidi kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, kerusakan terparah berada di ruas Desa Sontang menuju Kasang Padang sepanjang sekitar satu kilometer dengan empat titik kerusakan berat. Kondisi tersebut selama ini menghambat mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian hingga pelayanan publik.
Ia menilai kerusakan jalan merupakan bentuk pembiaran, padahal setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran pemeliharaan jalan provinsi.
"Kami berharap pejabat Pemerintah Provinsi Riau turun langsung melihat kondisi jalan ini. Kami juga telah menyiapkan surat pernyataan yang harus ditandatangani sebagai bentuk komitmen pembangunan permanen. Jika tidak ada pejabat yang datang, perjuangan masyarakat tidak akan berhenti," ujarnya.
Dalam orasinya, massa juga menyoroti dampak kerusakan jalan yang telah merenggut nyawa seorang anak.
"Sudah ada keluarga yang kehilangan anak akibat jalan rusak. Apakah harus menunggu korban berikutnya baru pemerintah bergerak? Ini bukan lagi jalan, tetapi sudah seperti kubangan kerbau," seru salah seorang orator.
Massa juga menyinggung upaya perbaikan swadaya yang pernah dilakukan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan, namun justru berujung persoalan hukum.
"Kami turun hari ini karena tidak terima para pemimpin di daerah dipersoalkan saat berupaya memperbaiki jalan provinsi. Kami membayar pajak, memilih pemimpin, tetapi mengapa Bonai Darussalam seperti dianaktirikan oleh Pemerintah Provinsi Riau," teriak orator lainnya.
Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat menegaskan kerusakan Jalan Sontang-Duri bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur, melainkan persoalan kemanusiaan. Jalan rusak dinilai telah menghambat aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi hasil pertanian, roda perekonomian hingga mengancam keselamatan jiwa.
Masyarakat mendesak Dinas PUPR Provinsi Riau segera membangun jalan secara permanen dengan kualitas yang baik dan meminta DPRD Provinsi Riau dapil Rokan Hulu tidak urup mata, lakukan upaya nyata untuk mendorong Pemprov Riau melakukan perbaikan jalan Sontang-Duri.
Baca Juga: Terpantau Satu Titik Karhutla Kategori Medium di Bengkalis
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kabupaten Rohul, Ramlan Lubis, yang turut hadir dalam aksi, menegaskan pemerintah tidak boleh lepas tangan atas meninggalnya seorang anak akibat kerusakan jalan yang telah bertahun-tahun dibiarkan.
Menurutnya, LPAI akan berkoordinasi dengan Pemprov Riau, Pemerintah Pusat hingga menyampaikan laporan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar ada pertanggungjawaban atas meninggalnya siswa SDN 011 Rambah Hilir tersebut.
"Kami berharap Pemerintah Provinsi Riau mendengar suara masyarakat. Jalan Sontang-Duri ini merupakan akses vital bagi kehidupan warga Bonai Darussalam. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas agar peristiwa korban jiwa tidak terulang kembali," tegas Ramlan.(epp)
Editor : Edwar Yaman