PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi di sejumlah SPBU Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) tak kunjung berakhir.
Hampir sebulan terakhir, truk hingga fuso rela mengantre berjam-jam dan sebagian antrean mengular hingga memakan badan jalan. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan warga mendapatkan BBM, tetapi juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan.
Pantauan Riaupos.co sepekan di lapangan, antrean kendaraan pengisi solar terlihat hampir setiap hari di sejumlah SPBU, di antaranya di ruas Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Lingkar Pasirpengaraian, Dusun Lintam dan Ujung Batu Timur.
Baca Juga: 50 Tahun Bridgestone Indonesia, dari Bekasi Menjadi Basis Manufaktur Global
Deretan kendaraan yang mengantre membuat ruang jalan semakin sempit sehingga pengendara yang melintas harus memperlambat laju kendaraan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian masyarakat. Warga menduga panjangnya antrean tidak semata-mata disebabkan keterbatasan pasokan, tetapi juga adanya kendaraan tertentu yang melakukan pengisian Solar subsidi secara berulang untuk kemudian dilangsir dan dijual kembali.
Salah seorang warga Desa Pematang Berangan, Andi Syaputra, mengatakan persoalan antrean Solar sudah cukup lama dikeluhkan masyarakat, khususnya pengguna jalan dan warga yang membutuhkan BBM untuk aktivitas sehari-hari.
Baca Juga: Resmikan Puskesmas Kuntu, Bupati Kampar Tegaskan Pelayanan Kesehatan Tak Boleh Dibeda-bedakan
Menurutnya, dugaan praktik pelangsiran perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi membuat BBM subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru beralih kepada pihak tertentu.
“Yang kita soroti, banyak truk dan colt diesel yang antre berjam-jam untuk mendapatkan solar subsidi di dua SPBU yang beroperasi di kecamatan Rambah. Kami menduga ada oknum yang melakukan pengisian berulang untuk melangsir, bahkan diduga menggunakan dua barcode dan mengganti pelat kendaraan,” kata Andi kepada Riaupos.co, Kamis (3/9/2026), terkait keluhannya antre mendapatkan BBM Subsidi Solar di SPBU yang berada di ruas Jalan Tuanku Tambusai
Ia mengatakan dugaan penyalahgunaan semakin meresahkan apabila solar yang diperoleh dari SPBU kemudian dijual kembali kepada pihak yang membutuhkan BBM dalam jumlah besar.
Baca Juga: 7 Hektare Lahan Gambut Terbakar di Belantaraya, Kapolres Inhil Turun Padamkan Api
Andi mencontohkan kendaraan pengangkut CPO dan kayu serta alat berat pada sejumlah kegiatan usaha yang membutuhkan BBM dalam jumlah besar. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri aparat untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
“Kalau BBM nonsubsidi harganya lebih mahal, sementara solar subsidi jauh lebih murah. Selisih harga ini yang kami duga menjadi celah bagi pelangsir mengambil keuntungan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak hanya fokus mengurai antrean kendaraan di SPBU. Menurutnya, akar persoalan juga harus ditelusuri, terutama terhadap kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang dan pihak yang membeli kembali solar tersebut.
Baca Juga: DPP Tunjuk Parisman Ikhwan Ketua Harian DPD Golkar Riau
“Kalau hanya antreannya yang ditertibkan, persoalannya tidak akan selesai. Harus dilihat siapa yang mengisi berulang kali, untuk apa BBM tersebut dan ke mana solar itu dibawa setelah keluar dari SPBU,” tegasnya.
Sementara itu, Pengelola SPBU di Jalan Jalur Dua Tuanku Tambusai Pasirpengaraian, Sony, mengakui antrean kendaraan pengisi Solar masih terjadi meski kuota penyaluran telah mengalami penambahan.
“Saya juga tidak tahu kenapa yang mengisi tidak habis-habis. Padahal kuota sudah ditambah dari 16 kiloliter menjadi 24 kiloliter,” kata Sony menjawab Riaupos.co, Kamis (3/9/2026), terkait setiap hari terjadinya antrean panjang pengisian BBM solar terutama mobil pribadi, truk, fuso di SPBU yang dikelolanya.
Baca Juga: Tiga Bisnis Anak Muda Sabet J&T Super Seller 2026
Menurutnya, persoalan antrean kendaraan pengisi Solar tidak hanya terjadi di satu SPBU maupun Kabupaten Rohul. Kondisi serupa, katanya, juga terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Riau.
Sony menilai perbedaan harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian. Selisih harga yang cukup besar berpotensi mendorong pihak tertentu mencari keuntungan melalui pembelian BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali.
Ia menambahkan, pihak SPBU telah berkoordinasi dengan aparat terkait dan melaporkan kondisi tersebut, termasuk dugaan aktivitas pelangsiran yang dinilai meresahkan.
Baca Juga: Sewitri Dorong RUU Daerah Kepulauan Jadi Jalan Keadilan Pembangunan
“Kami sudah koordinasi dengan aparat dan melaporkan kondisi SPBU mengenai para pelangsir yang meresahkan. Namun, sampai sekarang tidak berkurang, malah jumlahnya bertambah,” ujarnya.
Tak hanya soal distribusi solar subsidi, panjangnya antrean kendaraan juga berdampak langsung terhadap pengguna jalan. Warga meminta pengawasan di SPBU diperketat, terutama pada jam-jam padat antrean.
Warga Kelurahan Pasirpengaraian, Hasbi, mendorong aparat kepolisian, khususnya Polres Rohul, menempatkan personel di SPBU yang rawan terjadi antrean panjang.
Baca Juga: Sambut Hari Palang Merah Indonesia, Grand Zuri Pekanbaru Gelar Aksi Donor Darah Bersama PMI
“Kami mendorong aparat kepolisian dari Polres Rohul menempatkan personel di SPBU yang rawan antrean panjang untuk mengatur lalu lintas sekaligus mengawasi dugaan penyalahgunaan BBM subsidi Solar,” ungkap Hasbi kepada Riaupos.co,, Kamis (3/9/2026).
Ia mengatakan, keberadaan personel polisi yang ditempatkan di setiap SPBU dapat membantu mencegah antrean kendaraan memakan badan jalan sekaligus memberikan pengawasan terhadap aktivitas pengisian BBM subsidi
“Pengawasan jangan hanya dilakukan ketika terjadi kemacetan atau setelah masyarakat mengeluh. Harus dilakukan secara rutin dan terpadu bersama pengelola SPBU, kepolisian dan Pemkab Rohul melalui dinas terkait,” katanya.
Baca Juga: Kebakaran Lahan Gambut di Rimba Panjang Kampar, Tim Gabungan Masih Berjibaku
Dia meminta aparat penegak hukum menindak kendaraan atau pihak yang nantinya terbukti menyalahgunakan BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang terbukti ada penyalahgunaan, harus ditindak. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan Solar subsidi justru harus mengantre berjam-jam, sementara BBM subsidi diduga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” ujarnya. (epp)
Editor : M. Erizal