PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Kenaikan pendapatan daerah ternyata tak serta-merta membuat ruang belanja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bertambah.
Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul kepada DPRD Rohul dalam rapat paripurna, Senin (14/9/2026), belanja modal justru dipangkas Rp121,6 miliar dari Rp295,77 miliar menjadi Rp174,08 miliar.
Namun, pada saat belanja modal dipangkas, pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan Rp1,757 triliun bertambah menjadi Rp1,821 triliun. Artinya, terdapat kenaikan pendapatan sekitar Rp64,7 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Baca Juga: Pj Sekda Rohul Lantik Sejumlah Pejabat, Margono Bergeser ke Jabatan Baru
Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2026 tersebut diserahkan langsung Bupati Anton kepada pimpinan DPRD Rohul. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rohul Hj Sumiartini, didampingi Wakil Ketua Mohd Aidi SH dan H Porkot Lubis SH MH. Turut hadir Pj Sekda Rohul Drs H Yusmar MSi, kepala OPD serta puluhan anggota DPRD yang memenuhi kuorum.
Dalam pidatonya, Bupati Rohul Anton ST MM menjelaskan, perubahan anggaran tersebut dilakukan karena terjadi perkembangan penerimaan daerah yang tidak lagi sesuai dengan asumsi saat APBD Rohul 2026 ditetapkan. Selain itu, terdapat penerimaan dari pemerintah pusat dan Provinsi Riau yang baru diterima setelah APBD murni 2026 ditetapkan.
"Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan belanja prioritas daerah serta menyesuaikan kembali estimasi Silpa tahun sebelumnya sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemkab Rohul tahun anggaran 2025," kata Anton dalam pidatonya.
Baca Juga: Dua Lahan Terbakar di Kampar, Kualitas Udara Masuk Kategori Tidak Sehat
Ia menjelaskan, kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari perubahan asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat dan Provinsi Riau, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, terdapat bantuan keuangan untuk gaji guru bantu serta pengembalian sisa belanja hibah.
Di sisi belanja, selain pemangkasan belanja modal, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian pada sejumlah pos lainnya. Belanja operasi turun Rp4,64 miliar, dari Rp1,427 triliun menjadi Rp1,422 triliun.
Kemudian, belanja tidak terduga dipangkas cukup drastis dari Rp26,88 miliar menjadi Rp4,9 miliar. Sedangkan belanja transfer mengalami penurunan sekitar Rp329,18 juta, dari Rp237,76 miliar menjadi Rp237,43 miliar.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pria yang Diduga Bakar Lahan di Kateman Inhil
Untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan dalam rancangan perubahan KUA direncanakan mencapai Rp51,87 miliar. Angka tersebut antara lain berasal dari Silpa 2025 sebesar Rp8,4 miliar berdasarkan hasil audit BPK RI.
Selain itu, tambah Bupati Anton, terdapat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp34,58 miliar dan pembiayaan utang daerah dari PT SMI sebesar Rp8,88 miliar. Dengan perubahan sejumlah pos tersebut, Bupati Anton berharap pembahasan KUA dan PPAS Perubahan 2026 bersama DPRD Rohul dapat segera dilakukan hingga mencapai kesepakatan.
Mantan Kadis PUPR Rohul itu berharap rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 ini dapat dibahas dan disepakati secara bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Rohul.(epp)
Editor : Edwar Yaman