PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - Fraksi-fraksi DPRD Rokan Hulu (Rohul) meminta pemerintah daerah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan belanja daerah tepat sasaran. Menjawab masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul menegaskan akan mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, inovasi serta optimalisasi aset daerah. Sementara belanja diarahkan pada sektor prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rohul H Syafaruddin Poti SH mewakili Bupati Rohul Anton ST MM, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rohul, Selasa (22/9) malam.
Syafaruddin mengatakan, masukan, saran dan kritik fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian dari fungsi kontrol terhadap pemerintah. Karena itu, berbagai pandangan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
Baca Juga: Kembangkan Kasus Sabu, Warga Muara Dilam Diamankan, Senpi Rakitan Ditemukan dalam Mesin Cuci
Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah memastikan target PAD tetap akan direalisasikan secara realistis dengan memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi. “PAD akan terus kita optimalkan melalui digitalisasi pajak dan retribusi,” ujar Syafaruddin.
Upaya serupa disampaikan dalam jawaban terhadap Fraksi Demokrat Plus. Pemkab akan meningkatkan PAD melalui inovasi, pemanfaatan digitalisasi dan optimalisasi aset daerah. Pada saat yang sama, pelayanan publik dan program prioritas daerah tetap dijalankan secara efektif.
Sementara menjawab Fraksi Golkar, Wabup menegaskan belanja daerah akan diarahkan secara terukur pada sektor prioritas. Kebijakan tersebut juga disertai pengelolaan pembiayaan yang transparan, efektif dan efisien. “Alokasi belanja daerah difokuskan secara terarah pada sektor prioritas daerah,” katanya.
Baca Juga: 27 Tahun Rohul, Seluruh Desa Sudah Dialiri Listrik, tapi 63 Lokasi Masih Belum Terjangkau PLN
Menurut Syafaruddin, kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rohul.
Selain PAD dan belanja, pemerintah juga menjawab sorotan Fraksi Gerindra terkait pembangunan dan pendapatan transfer. Pemkab berkomitmen memprioritaskan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Wabup akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Riau guna memaksimalkan pendapatan transfer. Terkait struktur RAPBD-P 2026 yang mengalami penurunan, ia menjelaskan hal tersebut dipengaruhi efisiensi, penyesuaian SiLPA hasil audit serta penyesuaian belanja yang bersumber dari pinjaman daerah.
Baca Juga: TPP PNS Rohul Tetap Dialokasikan hingga Desember
Sedangkan menjawab pandangan Fraksi NasDem dan Fraksi Keadilan Pembangunan, pemerintah menyebut perubahan pendapatan, baik PAD maupun pendapatan transfer, telah disusun berdasarkan regulasi dan potensi penerimaan daerah. Belanja dan pembiayaan juga disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Terkait Ranperda Multi Years, Wabup menjelaskan berdasarkan hasil penelitian konsultan, pekerjaan yang dimaksud tidak melebihi 12 bulan sehingga tidak memerlukan Perda Multi Years. Syafaruddin berharap pembahasan RAPBD-P 2026 pada tahapan selanjutnya dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Rohul.
“Hal-hal yang belum tersampaikan melalui jawaban pemerintah akan dapat dibahas dalam rapat-rapat pembahasan RAPBD-P Rohul Tahun 2026 antara Banggar DPRD bersama TAPD dan OPD terkait,” katanya.(gem)
Laporan ENGKI PRIMA PUTRA, Pasirpengaraian
Editor : Arif Oktafian